PADANG, (GemaMedianet.com) — Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat dengar pendapat dengan Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) beserta Dinas PUPR Sumbar, Dinas PUPR Kabupaten 50 Kota, dan Duteg Harindo Konsultan.
Rapat dengar pendapat terkait dampak pembangunan jalan tol Sumbar-Riau tersebut juga menghadirkan utusan lima nagari terdiri dari Nagari Lubuk Batingkok, Nagari Koto Tangah Simalanggang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Nagari Taeh Baru, dan Nagari Gurun.
Kelima nagari tersebut tersebar di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Harau.
Di kesempatan itu Anggota Komisi IV DPRD Sumatera Barat Desrio Putra berharap para pihak yang berkompeten dalam pembangunan Jalan Tol Sumbar-Riau melakukan sosialisasi secara maksimal dengan melibatkan ninik mamak, Kerapatan Adat Nagari (KAN), wali nagari, dan para tokoh masyarakat.
"Baru design awal, namun di tengah masyarakat sudah bergejolak. Oleh kerana itu berikan pemahaman kepada masyarakat, serta diikuti dengan pemberian ganti rugi layak terhadap lahan-lahan mereka terdampak pembangunan jalan tol tersebut,” ungkap Desrio Putra di ruang khusus I DPRD Sumbar, Senin (9/11/2020).
Menurut Desrio, pembangunan jalan tol di Sumbar tidak sama dengan di Pulau Jawa. Bisa saja hamparan lahan yang luas atau areal pertanian yang ada hanya dimiliki oleh satu orang, namun hal itu berbeda di Sumbar karena tanah atau areal pertaniannya dimiliki oleh kaum, suku, atau nagari.
"Nah, ketika tanah atau areal itu terkena dampak pembangunan jalan tol, kemana lagi warga akan memenuhi kebutuhan hidupnya di lahan pertanian yang mungkin saja satu-satunya milik mereka. Tentu, hal ini harus dicarikan solusinya,” ujar politisi Gerindra ini.
Semua itu perlu difinalkan. Artinya, pihak perencana sudah mempersiapkan beberapa alternatif.
"Tentu, alternatif terbaik dari yang ada, karena perencana juga perlu memikirkan biaya konstruksi yang murah dan mempertimbangkan dampak yang paling minim," ujar Desrio.
Oleh karena itu pasca rapat dengar pendapat, kata Desrio, DPRD berharap pihak perencana gencar melakukan komunikasi dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, Dinas PUPR sehingga tidak lagi menimbulkan masalah atau konflik di kemudian hari yang ditandai adanya kesepakatan bersama.
"Seperti katanya, jika pembangunan jalan tol Sumbar-Riau dialihkan ke luar lahan perencanaan akan meningkatkan biaya tinggi hingga tujuh kali lipat, itu perlu dikomunikasikan. Meski memang hal itu juga perlu dikaji lagi, karena masih berupa perkiraan, bisa iya bisa tidak," ujar Desrio.
Apalagi, berdasarkan klarifikasi dengan pihak pelaksana, bahwa jalur tol tersebut belum diputuskan, atau masih tahap perencanaan awal.
"Tahapnya baru desain awal, sehingga belum diputuskan mana jalur yang paling tepat. Jika itu sudah diputuskan, baru dilanjutkan pada proses detail enginering design (DED),” tukasnya.
Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar Lazuardi Erman, dan dihadiri Ketua Komisi IV M Iqbal dan anggota Komisi IV lainnya Syawal. (UK1)
0 comments:
Posting Komentar