PADANG, (GemaMedianet.com) — DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi IV membidangi pembangunan mendesak PT PLN (Persero) membuka informasi di ruang publik terkait isu kenaikan tagihan listrik di tengah masyarakat.
"Keterbukaan informasi di ruang publik itu perlu disikapi PLN dengan melibatkan media, dan perangkat tingkat nagari hingga kecamatan," ungkap Anggota DPRD Sumbar, Mario Syahjohan di sela-sela rapat dengar pendapat (Hearing) Komisi IV bersama perusahan plat merah tersebut di Gedung DPRD setempat, Senin (15/6/2020).
Menurut Mario, Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus lebih memiliki kepekaan terkait isu kenaikan tagihan listrik di tengah masyarakat. Oleh karena itu PLN harus membuka informasi tersebut di ruang publik. Apalagi masyarakat kadung menilai, tagihan listrik yang "membengkak" akibat terjadinya kenaikan tarif dasar listrik (TDL).
"Jadi perlu disosialisasikan ke tengah masyarakat, bukan hanya diinformasikan di situs PLN saja," tutur politisi Partai Gerindra ini, yang juga didukung oleh sejumlah anggota Komisi IV lainnya dalam pertanyaan-pertanyaan selanjutnya.
Mantan Ketua KONI Solok Selatan ini juga melihat, sistim penghitungan tagihan listrik PLN belum berjalan maksimal selama PSBB. Apalagi, faktanya selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PLN tidak ada melakukan kunjungan lapangan, namun anehnya angka tagihan listrik masyarakat malah meningkat.
"Bagaimana bisa didapat angka tagihan listrik pada bulan April, Mei, Juni, jika PLN sendiri tidak melakukan kunjungan lapangan. Ini harus dipertanyakan dan dijelaskan oleh PLN," ulas Mario.
Selain itu, DPRD juga meminta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ikut memantau kondisi konsumen di lapangan. Tidak semata-mata hanya menerima informasi sepihak dari PLN.
"Referensinya bisa diambil sampel dari kunjungan lapangan ke beberapa kabupaten/kota, kecamatan/nagari. Apakah memang terjadi lonjakan atau kah memang karena pemakaian meningkat selama PSBB," tutur Mario.
Selain itu perlu diketahui, bagaimana penghitungan tagihan listrik ketika tidak ditinjau oleh PLN, atau kah penghitungan itu berasal dari asumsi-asumsi saja.
"Hal-hal seperti ini perlu dijelaskan kepada masyarakat," ujar Mario.
Sebelumnya, dalam Hearing yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Mesra, anggota DPRD Sumbar asal daerah pemilihan (Dapil) VIII Solok Selatan, Solok, Kota Solok ini juga menegaskan, akibat lemahnya hubungan masyarakat dengan PLN inilah memunculkan digelarnya Hearing bersama YLKI dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar.
Bahkan, sebut Mario, dirinya tidak begitu saja percaya terhadap informasi yang diterima dari PLN. Pasalnya, jika stay at home, work from home menjadi alasan penyebab kenaikan tagihan listrik di masa PSBB, ia mengaku tagihan listrik di kediamannya justeru tidak ada kenaikan.
"Angka tagihan listrik di rumah kediaman saya masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Jadi, sistim penghitungannya sebenarnya bagaimana," tukas Mario.
Di kesempatan itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Barat, Bambang Dwiyanto menyebutkan, kenaikan tagihan listrik akibat dampak berlakunya PSBB. Sementara terkait pertanyaan anggota DPRD Mario Syahjohan, ia berjanji akan melakukan check and richeck lagi terkait persoalan tersebut.
Turut hadir dalam Hearing tersebut, anggota Komisi IV lainnya Rafdinal (Fraksi PKS), Desrio Putra (Fraksi Gerindra), Irzal Ilyas (Fraksi Demokrat), Yosrisal (Fraksi PAN), Benny Utama (Fraksi Golkar), Rico Alviano (Fraksi PDIP dan PKB), Sawal (Fraksi PPP dan Nasdem). (UK1)
0 comments:
Posting Komentar