PADANG, (GemaMedianet.com) — DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui Komisi IV membidangi pembangunan memanggil PT PLN (Persero) sekaitan lonjakan tagihan listrik sejak April, Mei, Juni yang mengundang keresahan di tengah masyarakat, dalam rapat dengar pendapat (RDP), Senin (15/6/2020).
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Mesra yang memimpin jalannya RDP tersebut menyebutkan pertemuan ini sangat penting, karena dari pertemuan antara PLN dengan DPRD kali ini dapat diketahui apa, mengapa dan bagaimana tagihan listrik masyarakat mengalami lonjakan. Sehingga dapat meminimalisir gejolak yang ada di tengah masyarakat akibat lonjakan tagihan tersebut.
"Apa sebetulnya yang menjadikan lonjakan tagihan listrik pelanggan, semestinya sejak awal PLN memang sudah membukanya di ruang publik," tutur Mesra, politisi Partai Gerindra ini.
Sementara anggota Komisi IV DPRD Mario Syahjohan mengatakan, PLN harus lebih memiliki kepekaan terkait isu kenaikan tagihan listrik di tengah masyarakat. Oleh karena itu informasi tersebut penting dibuka di ruang publik. Apalagi masyarakat kadung menilai, tagihan listrik yang "membengkak" akibat terjadinya kenaikan tarif dasar listrik (TDL).
"Jadi perlu disosialisasikan ke tengah masyarakat, bukan hanya diinformasikan di situs PLN saja," tutur politisi Partai Gerindra ini, yang juga didukung oleh sejumlah anggota Komisi IV lainnya dalam pertanyaan-pertanyaan selanjutnya.
Mantan Ketua KONI Solok Selatan ini juga melihat, sistim penghitungan tagihan listrik PLN belum berjalan maksimal selama PSBB. Apalagi, faktanya selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), PLN tidak ada melakukan kunjungan lapangan, namun anehnya angka tagihan listrik masyarakat malah meningkat.
"Bagaimana bisa didapat angka tagihan listrik pada bulan April, Mei, Juni, jika PLN sendiri tidak melakukan kunjungan lapangan. Ini harus dipertanyakan dan dijelaskan oleh PLN," ulas Mario.
Selain itu, DPRD juga meminta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) ikut memantau kondisi konsumen di lapangan. Tidak semata-mata hanya menerima informasi sepihak dari PLN.
"Referensinya bisa diambil sampel dari kunjungan lapangan ke beberapa kabupaten/kota, kecamatan/nagari. Apakah memang terjadi lonjakan atau kah memang karena pemakaian meningkat selama PSBB," tutur Mario.
Selain itu perlu diketahui, bagaimana penghitungan tagihan listrik ketika tidak ditinjau oleh PLN, atau kah penghitungan itu berasal dari asumsi-asumsi saja.
"Hal-hal seperti ini perlu dijelaskan kepada masyarakat," ujar Mario.
Sebelumnya, dalam Hearing yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Mesra, anggota DPRD Sumbar asal daerah pemilihan (Dapil) VIII Solok Selatan, Solok, Kota Solok ini juga menegaskan, akibat lemahnya hubungan masyarakat dengan PLN inilah memunculkan digelarnya Hearing bersama YLKI, BPSK dan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar.
Bahkan, sebut Mario, dirinya tidak begitu saja percaya terhadap informasi yang diterima dari PLN. Pasalnya, jika stay at home, work from home menjadi alasan penyebab kenaikan tagihan listrik di masa PSBB, ia mengaku tagihan listrik di kediamannya justeru tidak ada kenaikan.
"Angka tagihan listrik di rumah kediaman saya masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Jadi, sistim penghitungannya sebenarnya bagaimana," tukas Mario.
Sementara Anggota Komisi IV lainnya, Desrio Putra menilai terjadinya lonjakan tagihan listrik listrik di tengah wabah Covid-19 sangat memukul perekonomian masyarakat.
"Mengikuti himbauan pemerintah stay at home, work home masyarakat tidak dapat lagi berusaha secara maksimal, seharusnya PLN persero bisa memberikan CSR perusahaannya terhadap warga Sumbar karena potensi energy listrik banyak dinikmati oleh PLN," tukas politisi Partai Gerindra ini.
Di kesempatan itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Barat, Bambang Dwiyanto menyebutkan, kenaikan tagihan listrik akibat dampak berlakunya PSBB. Sementara terkait pertanyaan anggota DPRD Mario Syahjohan, ia berjanji akan melakukan check and richeck lagi terkait persoalan tersebut.
"Mengikuti himbauan pemerintah stay at home, work home masyarakat tidak dapat lagi berusaha secara maksimal, seharusnya PLN persero bisa memberikan CSR perusahaannya terhadap warga Sumbar karena potensi energy listrik banyak dinikmati oleh PLN," tukas politisi Partai Gerindra ini.
Di kesempatan itu, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Barat, Bambang Dwiyanto menyebutkan, kenaikan tagihan listrik akibat dampak berlakunya PSBB. Sementara terkait pertanyaan anggota DPRD Mario Syahjohan, ia berjanji akan melakukan check and richeck lagi terkait persoalan tersebut.
Turut hadir dalam Hearing tersebut, anggota Komisi IV lainnya Rafdinal (Fraksi PKS), Irzal Ilyas (Fraksi Demokrat), Yosrisal (Fraksi PAN), Benny Utama (Fraksi Golkar), Rico Alviano (Fraksi PDIP dan PKB), Sawal (Fraksi PPP dan Nasdem). (UK1)
0 comments:
Posting Komentar