✅Sosper di Padang Canduh : Warga Tuntut Bantuan Bibit Unggul, Distribusi Pupuk, hingga Akses Transportasi Hasil Panen
PASBAR, (GemaMedianet.com) | Sebagai salah satu wilayah episentrum dan lumbung kelapa sawit terbesar di Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) memikul peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi makro daerah. Namun di tingkat tapak, para petani sawit swadaya (mandiri) masih kerap dihadapkan pada potret klasik rendahnya produktivitas akibat jeratan bibit asalan (ilesit), mahalnya pupuk, serta minimnya infrastruktur jalan sirkulasi panen.
Bergerak cepat mengurai benang kusut di hulu sektor perkebunan tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Ali Muda, SH, kembali turun ke basis konstituennya. Langkah taktis ini dilakukan guna mengalirkan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi para petani kelapa sawit di bumi mekar Pasbar.
Legislator senior berlatar belakang hukum ini menggeber kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Komoditas Unggulan Perkebunan. Perhelatan edukasi agraria ini dipusatkan di Bangun Rejo, Nagari Padang Canduh, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Minggu (14/6/2026) siang.
BACA JUGA : Dongkrak Nilai Tambah Karet dan Sawit, Ali Muda Pacu Petani Rao Kuasai Perda Tata Kelola Perkebunan
Agenda strategis parlemen ini dihadiri secara antusias oleh ratusan petani sawit lokal, serta dikawal langsung oleh Wali Nagari Padang Canduh M. Hidayat, Sekretaris Nagari Supriadi, Ketua Badan Permusyawaratan Musyawarah (Bamus) Juniarto, Sekretaris Bamus Sarnadi, hingga Kepala Bidang Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah Dinas Perkebunan Provinsi Sumbar, Nopriadi, SP.
Dalam orasi politiknya, Ali Muda, SH menerangkan bahwa kelahiran Perda Nomor 3 Tahun 2023 dirancang secara rigid untuk menjadi tameng pelindung bagi petani. Regulasi ini mengatur tata kelola dari hulu hingga hilir agar sektor perkebunan kelapa sawit rakyat dikelola secara modern, berkelanjutan, dan memiliki daya saing tinggi guna mengkatrol pendapatan riil keluarga petani.
"Kinali dan Pasaman Barat secara umum tidak boleh hanya menjadi penonton di atas tanahnya yang subur. Perda ini hadir sebagai landasan hukum kuat agar hak-hak petani swadaya kita dipenuhi oleh negara, mulai dari jaminan akses peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), bantuan teknologi budidaya, hingga intervensi pembinaan mutu agar buah sawit rakyat diserap pabrik dengan harga yang adil," tegas Ali Muda secara lugas.
Warga Kinali Berondong Dewan dengan Aspirasi Sarpras Sawit
Sesi sosialisasi bertransformasi menjadi ruang sidang rakyat yang dinamis ketika ratusan warga Bangun Rejo memanfaatkan kehadiran Wakil Rakyat asal Pasbar tersebut untuk memaparkan sengkarut komoditas sawit di lapangan. Para petani secara blak-blakan menuntut kehadiran nyata pemerintah dalam menyediakan pelatihan teknik budidaya modern, kepastian ketersediaan pupuk subsidi, hingga bantuan armada transportasi pengangkut hasil panen dari kebun ke pabrik kelapa sawit (PKS).
Merespons rentetan jeritan hati petani tersebut, Ali Muda menegaskan komitmennya untuk pasang badan memperjuangkan seluruh aspirasi tersebut di meja parlemen provinsi melalui mekanisme penyusunan anggaran kedinasan maupun alokasi pokok-pokok pikiran (Pokir).
Sementara itu, perwakilan Dinas Perkebunan Sumbar, Nopriadi, SP, mengonfirmasi bahwa lewat payung hukum Perda ini, Pemprov Sumbar secara berkala mengintensifkan program penyediaan bibit kelapa sawit unggul bersertifikat untuk memotong peredaran bibit palsu yang merugikan investasi jangka panjang petani.
"Sinergi organik antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan struktur pemerintah nagari adalah kunci agar substansi Perda ini tidak mandek di atas kertas. Melalui regulasi tata kelola komoditas unggulan ini, kita targetkan sektor perkebunan Pasaman Barat mampu melompat maju keluar dari kungkungan masalah klasik," pungkas Ali Muda optimis. (mrh/gmn)
#Editor : RS Khadiva
0 comments:
Post a Comment