PADANG (GemaMedianet.com) | Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027, Rabu (8/4/2026). Forum strategis ini menjadi ajang krusial untuk menyelaraskan program prioritas daerah dengan kebijakan nasional di tengah bayang-bayang krisis anggaran dan beban pemulihan pascabencana.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, memberikan peringatan tegas bahwa perencanaan tahun 2027 tidak bisa lagi menggunakan "pola biasa". Ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik telah menekan APBN, yang berdampak langsung pada menyusutnya kemampuan keuangan daerah.
“Ruang fiskal kita semakin sempit. Kondisi ini menuntut kecermatan, inovasi, dan keberanian dalam mengambil terobosan kebijakan. Sinergi lintas sektor kini menjadi harga mati,” ujar Muhidi di hadapan peserta Musrenbang.
Muhidi memaparkan tantangan ganda yang dihadapi Sumbar. Selain tekanan ekonomi global, daerah ini masih harus menanggung beban rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana hidrometeorologis tahun 2025. Dari total kerugian Rp33,5 triliun, anggaran yang dibutuhkan untuk pemulihan mencapai Rp22 triliun.
"Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga dunia usaha harus bergerak bersama. Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri dalam menjaga stabilitas pembangunan dengan angka beban sebesar itu," tegasnya.
Tiga Fokus Utama & Kekuatan PAD
Selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, RKPD Sumbar 2027 mengusung tiga pilar, yakni Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan.
Untuk mendukung pilar tersebut, DPRD menekankan penguatan fiskal melalui dua instrumen strategis. Pertama, Optimalisasi Pajak Air Permukaan (PAP). PAP sebagai sumber PAD sekaligus alat kendali lingkungan yang berkelanjutan.
Kedua, Kebijakan Opsen Pajak. Yakni memperkuat hubungan fiskal antara provinsi dan kabupaten/kota melalui integrasi data dan digitalisasi sistem.
Program "Nagari Creative Hub" Jadi Andalan
Dari sisi belanja, Muhidi mewanti-wanti agar alokasi anggaran benar-benar berdampak nyata (result-oriented). Salah satu program unggulan yang didorong adalah Nagari Creative Hub untuk memperkuat ekonomi berbasis nagari, di samping peningkatan kualitas SDM dan pengembangan sektor pariwisata budaya serta UMKM.
“RKPD 2027 harus menjadi dokumen yang realistis, terukur, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Musrenbang ini bukan sekadar seremoni, tapi harus menghasilkan kebijakan yang implementatif,” pungkas Muhidi.
#Editor : Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment