PADANG (GemaMedianet.com) | Usai mengikuti dinamika Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, melakukan aksi nyata dengan menemui dan berdiskusi langsung bersama perwakilan kelompok disabilitas, Rabu (8/4/2026).
Langkah ini diambil Muhidi untuk memastikan bahwa narasi besar pembangunan Sumatera Barat ke depan tidak meninggalkan kelompok rentan. Dalam pertemuan hangat tersebut, ia menyerap berbagai keluhan terkait keterbatasan aksesibilitas infrastruktur hingga minimnya peluang pemberdayaan bagi penyandang disabilitas di ranah publik.
Muhidi menegaskan bahwa aspirasi yang ia terima akan dikawal ketat agar masuk dalam dokumen resmi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Ia tidak ingin kelompok disabilitas hanya menjadi objek pelengkap dalam seremoni pembangunan.
“Seluruh masukan ini menjadi prioritas kita. Saya akan kawal agar perencanaan pembangunan Sumbar 2027 benar-benar berpihak pada semua lapisan masyarakat, tanpa terkecuali,” tegas politisi tersebut.
Ia menambahkan, kebijakan yang dihasilkan pemerintah harus mampu mengakomodasi kebutuhan khusus mereka, mulai dari sarana transportasi publik yang ramah disabilitas hingga akses pendidikan dan lapangan kerja yang setara.
Menurut Muhidi, keberhasilan sebuah daerah tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari sejauh mana aspek keadilan sosial dan inklusivitas terpenuhi.
“Perencanaan pembangunan tidak boleh sekadar selaras dengan kebijakan nasional secara administratif. Esensinya adalah bagaimana program tersebut mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di tingkat paling bawah, termasuk rekan-rekan disabilitas kita,” pungkasnya.
Upaya ini mempertegas komitmen DPRD Sumbar dalam mengawal transisi pembangunan yang lebih manusiawi dan menjunjung tinggi prinsip no one left behind.
#Editor: Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment