PADANG, (GemaMedianet.com) | Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumatera Barat melakukan unjuk rasa ke kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat, Senin (4/8/2025) sore.
Dalam aksi tersebut mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat luas.
Hasil pantauan media ini, mahasiswa tiba di kantor DPRD Provinsi Sumbar sekira pukul 15.30 WIB.
Sebagian mahasiswa membawa spanduk serta sejumlah kertas bertuliskan "Jangan Bungkam Rakyat dengan Pasal Karet, Kami Bersuara Bukan Karena Benci Tapi Karena Peduli Negeri, RUU KUHAP Diresmikan Demokrasi Dipatahkan, DPR Kerja Untuk Rakyat Bukan untuk Penguasa" dan ungkapan - ungkapan lain yang bernada kritis.
Koordinator aksi, Rifaldi mengatakan, melalui aksi ini Aliansi BEM mendesak DPR RI untuk meninjau kembali sejumlah pasal bermasalah dalam RKUHP dan menunda pengesahan sampai seluruh isu kontroversial diselesaikan. Mahasiswa juga menolak segala bentuk pengaburan sejarah untuk kepentingan politik.
"Selain itu, kami juga menolak aktivitas deforestasi dan pertambangan ilegal di wilayah Sumatera Barat, serta menolak bentuk rangkap jabatan di pemerintahan," ungkapnya.
Tuntutan lainnya meminta DPRD Sumbar mengambil tindakan atas dugaan pencemaran lingkungan dan penyebaran limbah oleh PT Incasi Raya.
Aliansi BEM itu turut mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, peninjauan kebijakan penanganan bencana banjir bandang, dan pembenahan sistem mitigasi bencana secara menyeluruh. Pemerintah daerah juga diminta menjamin keadilan dan rasa aman di wilayah Sumbar.
Permasalahan proyek bendungan di Danau Singkarak dan PLTU Ombilin menjadi sorotan lain dalam tuntutan, yang mendesak penyelesaian secara transparan dan akuntabel.
Terkait tenaga kerja, mereka meminta penindakan terhadap perusahaan yang memperkerjakan TKA tanpa izin serta menekankan pentingnya perekrutan tenaga kerja lokal.
"Terakhir, kami menuntut evaluasi menyeluruh terhadap program makan bergizi gratis (MBG). Kami menilai program tersebut tidak tepat sasaran," ujar Rifaldi.
Sementara Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Muhidi yang menerima aksi mahasiswa tersebut mengatakan akan menerima dan menampung semua tuntutan tersebut dan nantinya akan dibahas bersama komisi - komisi sesuai dengan bidang masing-masing.
"Terima kasih atas kedatangan, masukan dan tuntutan yang disampaikan hari ini. Semua tuntuntan kami terima dan segera akan dibahas dan tindaklanjuti. Tetap semangat dan Jangan pernah lelah mengkritik DPRD untuk kesejahteraan masyarakat Sumbar," ujar Muhidi bersama Anggota DPRD Sumbar Very Mulyadi.
Ketua DPRD Sumbar juga menandatangani surat tuntutan tersebut sebelum para mahasiswa membubarkan diri sekira pukul 18.20 WIB.
0 comments:
Post a Comment