PAYAKUMBUH, (GemaMedianet.com) | Sebagai Wali Kota yang telah dua periode memimpin Payakumbuh, Riza Falepi tetap berkomitmen mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh. Bahkan, buah usahanya itu telah diberikan apresiasi dengan diundang langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (8/8/2020) silam.
Ada dua buah penghargaan yang diterima, pertama penghargaan kepada Pemerintah Kota Payakumbuh atas Apresiasi Praktik Baik Pencegahan Korupsi, dan kedua penghargaan kepada Riza Falepi yang telah menjadi panelis dalam talkshow Praktik Baik Pencegahan Korupsi dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) dari KPK.
Merujuk kepada laporan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pelaporan keuangan Pemerintah Kota Payakumbuh tahun 2020. Pada tahun 2021 ini, Pemerintah Kota Payakumbuh kembali mendapatkan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 7 kali berturut-turut dari BPK RI.
Untuk itu, Riza Falepi juga menyampaikan apresiasi atas masukan dan saran dari DPRD saat Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 digelar di Kantor DPRD Kota Payakumbuh, Minggu (30/5).
Menanggapi paripurna tersebut, ada pemberitaan di salah satu media, seakan menyudutkan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tata kelola keuangan. Apakah yang menuding sudah mawas diri? Janganlah menuding Pemerintah berbuat yang tidak-tidak, sementara yang menuding kerjanya malah membuat berita yang tidak akurat, terkesan sekali ada tujuan ingin "memeras" pemerintah daerah.
Saat dihubungi media, Riza menyampaikan sekarang lagi sibuk dengan pekerjaan dan tidak sempat menanggapi berita demikian.
"Lagian berita seperti itu juga akan membuat memori HP saya penuh, padahal kan belum tentu benar. Bahkan, cendrung tidak benar," ucapnya.
Apalagi isu yang berkembang, kalau Riza Falepi menerima fee proyek. Riza pun menepis hal tersebut.
"Saya nggak pernah berurusan dengan kontraktor, dan nggak mau ketemu biasanya, paling kalau pun kenal bukan di proyek, tapi sudah kenal sebelumnya," kata Riza.
Sebagai wali kota, dirinya malas ikut mencikarawi (mencampuri, red) proyek-proyek, silahkan ditanya sama kontraktor.
"Kalau buat saya pribadi, alhamdulillah sudah ada rezeki yang lain, karena punya usaha di Jakarta," ucap Riza.
Menurut Riza, APBD Kota Payakumbuh yang tidak terlalu banyak, mana cukup untuk membiayai pembangunan serta belanja rutin Pemerintah. Sementara pembangunan infrastruktur tetap berjalan, bahkan sudah bagus dan memadai.
Sebenarnya, mengapa pemko masih bisa membangun apalagi di tengah COVID yang berakibat krisis anggaran. Hal itu disebabkan pemko banyak berhemat, dan ditambah dari sumber anggaran pusat.
"Kalaulah kita tidak berhemat, maka akan sulit kita membangun. Apalagi, tidak semua pembangunan bisa menggunakan dana pusat," terang Riza.
Namun Riza optimis, dengan APBD Kota Payakumbuh yang dioptimalkan dengan berbagai siasat dan aturan yang ada, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pembangunan di Payakumbuh kedepannya.
"Mari kita lebih bijaksana dalam mengelola anggaran, dengan harapan terciptanya kebijakan pembangunan yang pro rakyat," ujarnya lagi.
Lebih lanjut Riza juga menyatakan, bahwa anggaran yang pro rakyat itu gampang dilihat ciri-cirinya. Biasanya sekurangnya ada dua ciri, pertama porsi pembangunan lebih besar dari belanja rutin. Kedua, sistim pengelolaan yang akuntabel dan transparan.
Untuk Riza berpesan, nanti kalau mau memilih walikota, pilihlah yang sudah selesai dengan dirinya. Bebas secara finansial dari segi materi, karena dengan begitu setidaknya mereka tidak akan mencari-cari proyek selama menjabat.
Diharapkan dengan demikian kita masih bisa bersama DPRD mengeluarkan kebijakan anggaran pro rakyat, tukasnya. (CAN)
0 comments:
Posting Komentar