JAKARTA, (GemaMedianet.com) | Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) terkait maraknya aktivitas penambangan emas ilegal di Sumatera Barat, Senin (12/1/2026).
13 January 2026
12 January 2026
Kebakaran di Jati : Dua Rumah Hangus di Kawasan Padat Penduduk, Aset senilai Rp900 Juta Berhasil Diselamatkan
PADANG, (GemaMedianet.com) | Musibah kebakaran melanda kawasan permukiman padat penduduk di Jalan Pulai Kampung Pinang, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Senin (12/1/2026) malam.
Literasi Jadi Benteng : Ketua DPRD Sumbar Muhidi Dorong Budaya Baca untuk Tekan Kenakalan Remaja
PADANG, (GemaMedianet.com) | Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan bahwa penguatan minat literasi di sekolah merupakan strategi jitu untuk membentuk karakter siswa sekaligus menekan angka kenakalan remaja.
Diskominfo Pisah Sambut Kadis : Siap Perkuat Peran Komunikasi dan Digitalisasi Menuju Pasaman Bangkit
PASAMAN, (GemaMedianet.com) | Sempat kosong jabatan defenitif beberapa lama, jabatan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pasaman defenitif kembali di isi setelah pelantikan pejabat dilingkungan Pemkab Pasaman, Kamis (8/1/2026) lalu.
Rohom Bantah Keterlibatannya Dalam Kasus Penganiayaan Nenek Saudah
PASAMAN, (GemaMedianet.com) | Roni Irawan yang dikenal dengan nama panggilan Rohom menyampaikan hak jawab secara resmi atas sejumlah pemberitaan yang mengaitkan inisial RHM dengan dugaan aktivitas tambang emas ilegal serta kasus penganiayaan terhadap Nenek Saudah. Ia menegaskan bahwa pengaitan tersebut tidak didukung oleh fakta lapangan, data yang terverifikasi, maupun putusan hukum apa pun.
Mogok Sidang Nasional : Hakim Ad Hoc Indonesia Protes Ketidakadilan Kesejahteraan Selama 10 Hari
JAKARTA, (GemaMedianet.com) | Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc (FSHA) Indonesia resmi memulai aksi mogok sidang nasional mulai hari ini, 12 hingga 21 Januari 2026. Langkah drastis ini diambil sebagai protes terbuka terhadap Pemerintah terkait status dan kesejahteraan Hakim Ad Hoc yang dinilai diskriminatif dibandingkan Hakim Karier.













