JAKARTA, (GemaMedianet.com) |Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengambil tindakan tegas terhadap sekitar 2.000 anggotanya yang terbukti dan terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol).
Berdasarkan hasil audit serta pemeriksaan internal Inspektorat Jenderal, ditemukan lonjakan transaksi mencapai lebih dari 81 ribu frekuensi dengan akumulasi nilai nominal menembus angka Rp12 miliar sepanjang kurun waktu 2024 hingga 2025.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa penindakan ini merupakan komitmen mutlak lembaga dalam menjaga marwah, profesionalisme, serta kepercayaan publik terhadap institusi birokrasi negara.
“Kementerian PU mengelola anggaran serta program pembangunan yang amat besar. Oleh karena itu, saya menuntut seluruh aparatur di dalamnya memiliki integritas serta tingkat kedisiplinan yang sepadan dengan tanggung jawab tersebut,” tegas Dody Hanggodo, Selasa (15/9/2026).
Penerapan Sanksi Disiplin Berjenjang dan Pembinaan Internal
Menteri PU menambahkan bahwa judi online bukan sekadar persoalan perilaku personal pegawai, melainkan ancaman nyata terhadap efektivitas kinerja organisasi, produktivitas kerja, serta keharmonisan sosial keluarga.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian PU, Maulidya Indah Junica, memaparkan skema sanksi berjenjang yang diterapkan bagi para pelanggar sesuai tingkat keterlibatan:
Pelanggaran Ringan: Penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, hingga pernyataan tidak puas secara tertulis dari pimpinan.
Pelanggaran Sedang: Penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, serta penurunan pangkat selama kurun satu tahun.
Pelanggaran Berat: Penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan (non-job), hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai pegawai.
Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menyuarakan bahwa kasus ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh untuk memperkuat pengawasan melekat serta sistem deteksi dini di seluruh jajaran aparatur. (*/gmn)
0 comments:
Post a Comment