PAINAN, — Akselerasi pemenuhan kebutuhan papan ditiap layak bagi abdi negara dan elemen masyarakat kelas menengah ke bawah terus dipacu di Kabupaten Pesisir Selatan.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (Perkimtan LH) bersinergi dengan Forum Developer Pesisir Selatan serta PT Bank Nagari bersiap menggelar Pameran Perumahan Subsidi secara masif.
Agenda strategis ini diselenggarakan sebagai langkah nyata untuk menyukseskan Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Langkah persuasif damba diambil guna meruntuhkan kendala akses informasi ditiap selama ini sering menghambat Aparatur Sipil Negara (ASN), personel TNI, Polri, serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memperoleh hunian berstandar baku dengan skema pembiayaan ditiap terjangkau.
Kepala Dinas Perkimtan LH Kabupaten Pesisir Selatan, Roli Buchari, ST., MT., menjelaskan bahwa program KPR FLPP merupakan instrumen intervensi positif dari pemerintah yang wajib dimanfaatkan secara optimal oleh warga. Melalui pameran, skema cicilan ringan dengan suku bunga tetap diakses secara transparan oleh para calon pembeli.
Pihak dinas teknis menilai, ketersediaan hunian layak huni berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas kerja para aparatur sipil dan pertahanan di wilayah berjuluk Bumi Sejuta Pesona tersebut.
"Program ini merupakan peluang yang sangat baik bagi ASN, TNI, Polri maupun masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah dengan cicilan terjangkau melalui fasilitas KPR FLPP. Kami mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya," ujar Kadis Perkimtan LH, Roli Buchari, secara optimistis.
Mobilisasi Lintas Sektoral Demi Jangkauan Maksimal
Demi menjamin kesuksesan target penyerapan unit perumahan, Bupati Pesisir Selatan menginstruksikan mobilisasi informasi secara menyeluruh ditiap melibatkan alur birokrasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Asisten Pemerintahan bertugas menggerakkan para camat hingga ke tingkat nagari, sementara Dinas Pendidikan ditugaskan menyasar komunitas guru di sekolah-sekolah.
Di sisi lain, Dinas Kesehatan bergerak mengedukasi tenaga medis di lingkungan RSUD dan Puskesmas. Dinas Kominfo bertindak sebagai corong informasi publik makro, didukung Bagian Protokol yang menjembatani relasi ke instansi vertikal serta sektor BUMN/BUMD. Melalui keterpaduan komunikasi, masyarakat dapat langsung berkonsultasi mengenai kelayakan kredit, pemilihan lokasi geografis rumah, hingga kepastian hukum sertifikasi tanah bersama para pengembang lokal. (dkp/gmn)
#Editor: Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment