PADANG, (GemaMedianet.com) | Momentum historis Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada Senin, 1 Juni 2026, didaulat sebagai tonggak krusial untuk memperkokoh kembali fondasi nilai-nilai kebangsaan di tengah dinamika keberagaman masyarakat Indonesia. Pesan ideologis yang kuat ini dilayangkan langsung oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Muhidi.
Ia menegaskan bahwa setiap butir sila yang terkandung di dalam Pancasila bukan sekadar hafalan teks, melainkan pedoman hidup yang hidup (living ideology) dalam menuntun kehidupan berbangsa dan bernegara.
Secara filosofis, Muhidi mengupas tuntas urgensi implementasi Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Baginya, sila pembuka tersebut merupakan perintah moral bagi setiap warga negara untuk terus mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Konsep teologis ini dinilai berkelindan sangat erat dan menemukan jodoh kulturalnya di tengah masyarakat Sumatra Barat yang sejak lama menjunjung tinggi falsafah luhur Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Atas dasar itulah, nilai religius wajib diletakkan sebagai fondasi utama dalam mengarsiteki karakter generasi muda dan menata tatanan kehidupan sosial di Ranah Minang.
“Keimanan yang kokoh dan menghujam di dalam dada secara otomatis akan melahirkan produk perilaku yang positif, baik bagi pembentukan sani diri sendiri maupun dalam interaksi sosial kemasyarakatan. Dari hulu keimanan inilah, akan tumbuh subur semangat untuk merawat rajutan ukhuwah Islamiyah sekaligus ukhuwah sosial antarsesama,” ungkap Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, saat memberikan refleksi kebangsaan.
Keberagaman Bukan Sekat, Melainkan Kekuatan Kolektif
Politisi senior ini menilai, salah satu pesan paling berharga dan sakral yang diwariskan oleh para pendiri bangsa (founding fathers) dalam Pancasila adalah mandat untuk menjaga persatuan nasional di tengah kepungan perbedaan. Muhidi menandaskan bahwa bentangan kebinekaan yang dimiliki Indonesia tidak boleh dipandang sebagai sekat penghalang atau pemantik friksi, melainkan sebuah kekuatan kolektif yang jika dikelola dengan bijaksana akan bertransformasi menjadi bahan bakar kemajuan bersama.
“Setiap anak bangsa terlahir dengan latar belakang sosiologis, cakrawala pemikiran, serta kapasitas kemampuan yang berbeda-beda. Namun, diferensiasi tersebut harus kita konversi menjadi modal stimulan untuk mempertebal kebersamaan. Hanya dengan spirit persatuan yang bulat, seluruh potensi raksasa yang dimiliki bangsa ini dapat diarahkan secara presisi untuk menghela pembangunan nasional,” urainya secara retoris.
Keadilan Sosial dan Matinya Ruang Diskriminasi
Lebih jauh, Ketua DPRD Sumbar juga memberikan aksentuasi khusus terhadap pentingnya membumikan Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ia menegaskan bahwa manifestasi paling konkret dari pengamalan keadilan sosial dalam realitas keseharian adalah tumbuhnya rasa kepedulian yang tinggi terhadap nasib sesama manusia.
Masyarakat yang menginternalisasikan rasa peduli ke dalam jiwanya akan memiliki kecenderungan alamiah untuk lebih mudah menghormati hak orang lain, bertutur kata dan bersikap santun, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal. Karakteristik sosial inilah yang dinilai efektif menjadi barikade atau benteng moral mutakhir guna mengunci munculnya bibit-bibit diskriminasi maupun riak perpecahan di tengah publik.
“Masyarakat yang memiliki rasa kepedulian sosial tinggi biasanya dianugerahi hati yang lembut, tulus menghormati sesama, dan selalu ringan tangan untuk membantu mereka yang kesusahan. Jika nilai-nilai luhur Pancasila ini terus kita jaga dan wariskan dari generasi ke generasi, maka rajutan kehidupan bermasyarakat akan jauh lebih harmonis, sekaligus menutup rapat-rapat ruang bagi tumbuhnya praktik diskriminasi,” pungkas Muhidi mengakhiri refleksinya. (rsk/gmn)
#Editor: Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment