07 May 2026

DPRD Sumbar Buka Opsi Pansus : Pelanggaran HAM Buruh dan Rendahnya Kepesertaan BPJS Jadi Sorotan



PADANG, (GemaMedianet.com) | DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang krusial bersama KSPSI, Aliansi Mahasiswa, dan Aliansi Cipayung Padang di Ruang Khusus I Gedung DPRD Sumbar, Kamis (7/5/2026).

Rapat ini menindaklanjuti gelombang protes buruh terkait kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja di Ranah Minang.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, menegaskan bahwa seluruh aspirasi telah dicatat dan direkam secara resmi. Ia melemparkan sinyal kuat untuk mengambil langkah politik yang lebih tegas jika mediasi tidak membuahkan hasil.

"Kalau memang tidak ada jalan lain, kenapa tidak kita akan melakukan Pansus (Panitia Khusus)," tegas Evi Yandri.

Isu Krusial : Pelanggaran HAM dan Pidana Perusahaan

Sejumlah fakta mengejutkan dan tuntutan tajam muncul dalam pertemuan tersebut antara lain

Pertama, Pelanggaran Hak Dasar. Anggota DPRD Sri Komala Dewi menyatakan keprihatinannya atas adanya indikasi pelanggaran HAM terhadap buruh dan belum dijalankannya Upah Minimum Provinsi (UMP) oleh perusahaan. Ia mendesak koordinasi dengan pihak kepolisian untuk tindakan hukum.

Kedua, BPJS Ketenagakerjaan. Kepala Disnakertrans Sumbar, Firdaus Firman, mengakui baru 25 persen buruh di Sumbar yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan. Ia memperingatkan bahwa perusahaan yang tidak menyetorkan iuran BPJS dapat dijerat pidana.

Ketiga, Desakan Mundur. Aliansi Cipayung mendesak Kepala Disnakertrans Sumbar untuk mengundurkan diri karena dinilai lalai dalam fungsi pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan nakal.

Keempat, Mekanisme Solusi. Anggota DPRD Nurfirmansyah mendorong pemanggilan pihak perusahaan pada pertemuan selanjutnya guna mendapatkan klarifikasi dan solusi berimbang.

Aspirasi Pekerja (KSPSI)

KSPSI Sumbar tidak hanya menuntut kenaikan upah, tetapi juga menyoroti perlakuan diskriminatif perusahaan serta hambatan dalam mendapatkan hak jaminan kesehatan. 

Mereka mendesak adanya "langkah politik dari Negara" untuk membenahi ekosistem tenaga kerja di Sumatera Barat yang dinilai tidak berpihak pada buruh.

#Editor: Marzuki RH 

0 comments:

Post a Comment


SOLOK SELATAN

PRAKIRAAN CUACA

eqmap

KHAZANAH

POLDA SUMBAR

iklan

TwitterFacebookGoogle PlusInstagramRSS FeedEmail

Statistic Views

Iklan

Iklan

Terkini

Iklan

FACEBOOK - TWEETER

Iklan

BUMN

Iklan

Iklan

REMAJA DAN PRESTASI

iklan

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiFmBCN4Mlg-A6lCQg1vNrmM-SXgqG_d0DYYAeLv0nWGLttd7i4t56IlhAeB1c-fxTmX4ZVKLBL_-ibnQeueR8mKL9vBD5sStVztfDrfkofmm4aXwcskiL9t23mNaOp4vwJ4EfipUqIC7ObmXQnD_7gnRsdAtOAZNL1NhP7fKNbcOUHtPTZc0ZPpq7SGxP2/w285-h400/HUT%20Kab%20limapuluh%20kota%20ke185.jpg

Blog Archive