PADANG, (GemaMedianet.com) | DPRD Provinsi Sumatera Barat mempertegas komitmennya dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas keuangan ùdaerah. Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, saat menerima tiga dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar, Selasa (10/2/2026).
Ketiga dokumen tersebut menjadi rapor penting bagi pemerintah daerah, khususnya pada sektor belanja modal, operasional BUMD, dan ketahanan pangan yang dinilai memiliki urgensi tinggi bagi masyarakat.
Audit yang dilakukan BPK RI mencakup tiga area krusial yang menjadi perhatian serius legislatif, yakni Pertama, Kepatuhan Belanja Daerah (2025). Pemeriksaan terhadap pelaksanaan belanja barang, jasa, dan belanja modal Pemprov Sumbar.
Kedua, Operasional BUMD PT Jamkrida. Evaluasi kepatuhan pengelolaan operasional untuk periode 2023 hingga Semester I 2025.
Ketiga, Kinerja Ketahanan Pangan. Evaluasi efektivitas kebijakan pemerintah provinsi dalam mendukung ketahanan pangan nasional periode 2023–2025.
“Sektor belanja modal dan ketahanan pangan merupakan area yang rawan terhadap potensi penyimpangan. Audit BPK ini adalah instrumen pencegahan yang sangat penting bagi kami di DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan secara objektif,” ujar Muhidi.
Politisi PKS ini meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk tidak menunda-nunda rekomendasi yang diberikan oleh BPK.
Pertama, Aksi Nyata. Rekomendasi harus dipelajari mendalam agar kesalahan serupa tidak berulang di tahun anggaran berikutnya.
Kedua, Batas Waktu. Menekankan kewajiban tindak lanjut sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan undang-undang.
Respons Pemprov : Evaluasi untuk Perbaikan Berkelanjutan
Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy, menyambut baik hasil audit tersebut. Ia memandang LHP BPK bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas administrasi dan pengendalian internal di seluruh perangkat daerah.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Ini adalah dasar perbaikan bagi kami dalam perencanaan dan pelaksanaan program ke depan,” tegas Vasko Ruseimy.
Dia juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor guna memastikan setiap program—terutama di sektor pangan—berjalan sesuai kebijakan nasional dan memberikan dampak nyata bagi rakyat.
Acara penyerahan LHP ini turut dihadiri oleh Kepala BPK Perwakilan Sumbar Sudarminto Eko Putra, jajaran Direksi PT Jamkrida, serta pimpinan daerah dari Kabupaten Tanah Datar dan Pasaman Barat.
#Editor: Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment