✅ Hadir Bersama Gubernur Mahyeldi dan BPH Migas: Pastikan Penyaluran JBT dan JBKP Tepat Sasaran bagi Masyarakat Kelas Bawah
PADANG, (GemaMedianet.com) | Pemerintah Kota Padang mengambil sikap tegas dalam mengawal kuota dan tata edar Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah ibu kota provinsi. Langkah ini diambil guna menutup celah kebocoran distribusi energi yang kerap dimanfaatkan oleh spekulan maupun pihak korporasi industri yang tidak berhak.
Komitmen struktural tersebut ditegaskan langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP). Pertemuan tingkat tinggi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, ini digelar di Auditorium Gubernur Sumbar, Kamis (4/6/2026) lalu.
Wali Kota Fadly Amran menyatakan bahwa Pemko Padang siap memberikan dukungan penuh, baik dari instrumen pengawasan di tingkat tapak maupun penegakan regulasi lokal, guna memastikan alokasi solar subsidi (JBT) dan pertalite (JBKP) benar-benar mendarat di tangki kendaraan masyarakat kecil, nelayan tradisional, serta pelaku usaha mikro.
"BBM bersubsidi adalah instrumen jaring pengaman ekonomi yang dibiayai oleh uang rakyat. Oleh karena itu, pengawasan distribusinya di stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) kota tidak boleh longgar. Kita harus memastikan tidak ada lagi praktik pelangsiran atau penyelewengan yang merugikan hak masyarakat kelas bawah," tegas Fadly Amran di sela-sela kegiatan.
Sinergi Multipihak Hadapi Kebocoran Kuota
Rakor lintas sektoral ini diikuti oleh unsur Forkopimda Sumbar, kepala daerah kabupaten/kota se-Sumbar, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya, Sales Area Manager PT Pertamina Patra Niaga Sumbar Fakhri Rizal Hasibuan, serta Kepala Dinas ESDM Sumbar Helmi Heriyanto, dan sejumlah pemangku kepentingan terkait lainnya.
Hadirnya jajaran regulator pusat (BPH Migas) dan operator (Pertamina) dalam rakor ini dinilai strategis untuk menyamakan frekuensi instrumen pengawasan berbasis teknologi, seperti optimalisasi sistem digitalisasi QR Code subsidi tepat sasaran.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi, dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi kepala daerah dalam melakukan monitoring harian dan penertiban administratif di wilayahnya masing-masing, mengingat keterbatasan kuota BBM subsidi yang ditetapkan oleh negara.
Wali Kota Fadly Amran menambahkan, Pemko Padang melalui dinas terkait akan memperketat pengawasan terpadu di lapangan guna memastikan kuota BBM di Kota Padang tetap aman dan distribusinya berjalan secara transparan dan berkeadilan. (hkp/gmn)
#Editor: Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment