PDPANJANG, (GemaMedianet.com) | Pemerintah Kota Padang Panjang menyatakan kesiapan penuh untuk menyukseskan program nasional penanaman kedelai serentak yang ditabuh pada Juli 2026 mendatang. Langkah strategis ini diposisikan sebagai pilar intervensi lokal dalam memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah bayang-bayang tingginya angka impor komoditas kacang-kacangan di tanah air.
Dukungan nyata ini ditegaskan langsung oleh Wakil Wali Kota Padang Panjang, Allex Saputra, saat menerima kunjungan kerja dan audiensi taktis dari Asisten Teritorial (Aster) Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) II, Kolonel Marinir Wartono, di ruang kerja Balai Kota, Senin (26/5).
Dalam pertemuan dinamis tersebut, Wawako Allex Saputra mengungkapkan bahwa akselerasi pengembangan komoditas kedelai sangat adaptif dan linier dengan peta jalan (roadmap) Pemko dalam menjaga kedaulatan pangan, sekaligus menstabilkan rantai pasok kebutuhan dasar masyarakat domestik.
“Kita sepakat dan satu suara mendukung penuh program ketahanan pangan di Indonesia, termasuk mengimplementasikannya di Padang Panjang. Kita harapkan gerakan penanaman kedelai ini dapat menjadi solusi konkret pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan pokok masyarakat banyak,” ujar Allex Saputra.
Menurut Allex, penetrasi budi daya kedelai di Kota Serambi Mekah memiliki prospek ekonomi yang cukup menjanjikan. Hal ini mengingat kurva permintaan pasar terhadap komoditas tersebut tetap berada di zona hijau, terutama sebagai bahan baku utama industri sosiologis kerakyatan, yakni pengrajin tahu dan tempe.
Siapkan 5,8 Hektare Lahan Potensial
Gayung bersambut, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, Varia Warvis, menyebutkan bahwa program ekspansi kedelai ini menjadi diskursus agrokompleks yang menyegarkan di Padang Panjang. Program ini dinilai memiliki stimulus kuat untuk merangsang minat baru di kalangan kelompok tani lokal.
Sebagai langkah awal yang terukur, Varia memaparkan bahwa otoritas pertanian daerah telah berhasil mengonsolidasikan dan memetakan luasan lahan produktif yang siap dikonversi untuk komoditas ini.
“Hingga saat ini, sudah tercatat sekitar 5,8 hektare lahan pertanian yang pemiliknya menyatakan berminat dan siap dialokasikan untuk penanaman kedelai. Dinas Pertanian mendukung penuh dan terus mematangkan teknis di lapangan, termasuk menyinkronkan jadwal pasti eksekusi tanam agar hasilnya optimal,” urai Varia Warvis.
Kendati demikian, Varia memberikan catatan kritis mengenai pentingnya jaminan harga pascapenanen (off-taker framework). Kepastian pasar dinilai menjadi kunci utama agar petani tidak terjebak pada kerugian finansial akibat permainan harga tengkulak saat panen raya tiba. “Jika skema pemasaran hasil panen di hulu terjamin dengan regulasi yang kuat, tentu petani kita akan jauh lebih bersemangat dan merasa terproteksi,” tambahnya.
TNI AL Fasilitasi Input Pertanian dan Distribusi Hulu
Di kesempatan yang sama, Aster Kodaeral II, Kolonel Marinir Wartono, memaparkan bahwa agenda penanaman dan panen bersama ini merupakan manifestasi dari instruksi komando pusat yang digelar secara terintegrasi di berbagai daerah di Indonesia. Pihaknya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas respons taktis dan sambutan terbuka dari jajaran eksekutif Kota Padang Panjang.
“Kerja sama ini diproyeksikan berjalan serentak pada Juli nanti. Seluruh instrumen pendukung program, mulai dari penyediaan bibit unggul berkualitas, alokasi pupuk, hingga pendampingan dari penyuluh lapangan akan difasilitasi penuh oleh TNI AL,” jabar Kolonel Wartono.
Meski demikian, perwira menengah korps baret ungu ini mengingatkan para petani mengenai karakteristik bibit kedelai yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap kelembapan udara. “Bibit kedelai ini sangat peka. Jika pola penyimpanan tidak presisi dan terlambat ditanam, benih akan mudah berjamur dan rusak. Kita harus mengedukasi ini secara ketat agar tidak ada petani yang merugi di awal fase,” tekannya.
Guna menjawab kecemasan petani terkait stabilitas harga pascapanen, Kodaeral II bergerak progresif dengan berencana menggandeng Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai penyerap utama (off-taker) hasil produksi kedelai petani. Langkah ini krusial mengingat kebutuhan kedelai nasional saat ini masih mengalami defisit besar dan didominasi oleh produk impor akibat produksi lokal yang belum mampu mengimbangi laju konsumsi dalam negeri.
Sebagai informasi, pertemuan strategis di ruang kerja Wawako tersebut juga turut dikawal oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang, Wita Desi Susanti, beserta sejumlah kepala OPD terkait. (kmf/gmn)
#Editor : Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment