PASAMAN, (GemaMedianet.com) | Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Nagari se-Kabupaten Pasaman Tahun 2026 yang digelar di Aula Lantai III Kantor Bupati Pasaman, Kamis (22/1/2026), diwarnai kekecewaan Bupati Pasaman Welly Suhery.
Pasalnya, sejumlah Wali Nagari tidak hadir, bahkan sebagian datang terlambat dalam forum penting tersebut.
Rakor yang seharusnya menjadi ajang penyamaan persepsi dan penguatan koordinasi pemerintahan nagari itu dihadiri Wakil Bupati Parulian, Sekretaris Daerah Yudesri, Asisten I Asrial A, Asisten II Djoko R, Kepala OPD terkait, serta Camat. Namun, minimnya kehadiran Wali Nagari menjadi sorotan utama bupati.
Raut wajah Bupati Welly tampak berbeda saat membuka kegiatan. Biasanya ia lebih fresh dalam memberi sambutan. Namun kali ini nadanya tegas, karena masih banyak kursi untuk peserta rakor terlihat kosong.
“Tolong nanti diminta absennya dan laporkan kepada saya, jika ada Wali Nagari yang tidak hadir,” tegas Bupati Welly kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) Teddy Marta, di hadapan peserta rapat.
Melanjutkan sambutannya, Bupati Welly, menegaskan bahwa pemerintahan nagari merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pasaman.
Untuk itu di hadapan para Wali Nagari ia mengingatkan pentingnya tata kelola pemerintahan nagari yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan.
“Pengelolaan keuangan nagari wajib transparan dan akuntabel. APB Nagari harus disusun tepat waktu dan berkualitas. Disiplin administrasi adalah pondasi kepercayaan masyarakat,” ujar Welly.
Ia juga menekankan agar seluruh program Wali Nagari sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman, serta mendukung sepenuhnya program unggulan (progul) daerah.
“Ada 10 program unggulan daerah. Semua pemerintah nagari wajib mendukung agar program ini berhasil. Hilangkan ego sektoral,” kata Bupati Welly dengan nada serius.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman, Teddy Marta, menjelaskan bahwa rakor tersebut menjadi forum strategis untuk membahas berbagai persoalan nagari, mulai dari administrasi pemerintahan, keuangan, hingga sinkronisasi program pembangunan.
“Melalui rakor ini kita membahas seluruh persoalan yang ada di nagari, sekaligus menyamakan langkah agar pembangunan berjalan selaras dari nagari hingga kabupaten,” ujar Teddy.
Ia berharap Rakor Pemerintah Nagari ini mampu memperkuat koordinasi dan meningkatkan disiplin aparatur nagari. Namun, peringatan keras dari Bupati menjadi sinyal bahwa ke depan, komitmen dan kehadiran Wali Nagari dalam agenda strategis pemerintahan tidak bisa lagi dianggap sepele. (Rizky)
0 comments:
Post a Comment