12 June 2020

Kapuspen Kemendagri Minta Diskominfo Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020


PASAMAN, (GemaMedianet.com— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pasaman, Wiliyam Hutabarat. S.Kom bersama Kabid Humas Aprialdi Said, SH mengikuti rapat konsolidasi virtual oleh Kapuspen Kemendagri dan Plt Dirjen Politik dan PUM, Bachtiar, Rabu (10/6/2020), terkait pelaksanaan sosialisasi pilkada serentak 2020.

Dalam penjelasannya, berdasarkan kesepakatan bersama antara DPR, KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pemerintah, disepakati dan diputuskan bahwa pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

"Saya minta izin kepala biro humas, kepala diskominfo beserta jajaran mohon menegaskan dan mensosialisasikan hal ini, dan rancangan tahapan dimulai kembali pada 15 Juni 2020 pekan depan," ungkapnya.

Plt Dirjen Politik dan PUM Bachtiar juga mengatakan pilkada kali ini mengangkat narasi utama 'Pilkada Serentak 2020 Jurdil Luber Aman Covid-19', biasanya hanya luber jurdil namun kali ini wajib dan harus aman dari Covid-19.

Beberapa hal yang harus mengalami penyesuaian,  misalnya sosialisasi dilakukan di hotel atau di lapangan, harus disesuaikan dengan SOP yang telah dibuat pihak penyelenggara pilkada, pencocokan, dan penelitian data yang biasanya dilakukan masuk ke dalam rumah bisa dilakukan di luar rumah saja, disesuaikan dengan kondisi objektif daerah masing-masing.

"Pendaftaran calon pendaftaran bakal calon ke KPU biasanya, bakal calon dan timses membuat arak-arakan, heboh, dan ramai. Kali ini diubah protokolnya, tidak ada iring-iringan, hanya perwakilan saja yang datang ke KPU. Masa  kampanye pun dipangkas hanya 71 hari saja," ungkapnya.

Selain itu dijelaskan, bahwa skenario TPS juga akan berubah, disepakati hanya maksimal 500 orang per TPS untuk mencegah kerumunan, maka jumlah TPS nya harus ditambah. Oleh karena jumlah TPS bertambah, KPPS bertambah, maka pasti ada konsekuensi penambahan biaya.

"Kondisi objektif NPHD yang sudah ditandatangani belum memprediksi bahwa di tengah jalan ada pandemi Covid-19, karena pilkada kita lanjutkan dengan situasi seperti ini, maka konsekuensi ada dukungan-dukungan alat kesehatan yang dibutuhkan yang harus diadakan supaya penyelenggara dan masyarakat aman dari Covid-19," ujarnya.

Dirinya yakin pilkada ini bisa dikendalikan dengan baik meskipun ada kerumunan di TPS, dijadwalkan waktunya. Menurutnya ini berbeda dengan kerumunan di ruang publik yang sulit dikendalikan.

Pada pilkada hanya orang dewasa, ada larangan membawa anak-anak, hanya orang dewasa yang hadir yang lebih mudah diberi pemahaman, serta waktunya diupayakan jauh-jauh hari. (Noel)

0 komentar:

Post a Comment

TwitterFacebookGoogle PlusInstagramRSS FeedEmail

Statistic Views

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

Ekonomi Bisnis

IKLAN

IKLAN

Terkini

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

FACEBOOK - TWEETER