 |
| Suasana Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, (14/8/2026) Foto : BPMI Setpres _ |
JAKARTA, (GemaMedianet.com) l Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Di hadapan Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027, Kepala Negara menegaskan bahwa seluruh postur kebijakan anggaran pemerintah diarahkan secara konkrit untuk mentransformasi kekayaan alam Indonesia menjadi kekuatan ekonomi nasional yang memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Presiden menguraikan sejumlah agenda strategis dalam RUU APBN 2027, mencakup pembenahan infrastruktur dasar hingga penguatan instrumen keuangan berjangka panjang.
“Seluruh kebijakan yang kita rumuskan memiliki satu arah tujuan utama: mengubah potensi kekayaan Indonesia menjadi kekuatan riil bangsa. Renovasi 10.000 puskesmas, pembangunan 441 RSUD, serta perbaikan fasilitas sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, akan memastikan kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan paling mendasar rakyat,” tegas Presiden Prabowo Subianto di podium utama Gedung Nusantara.
Pembentukan Danantara Fund dan Pengembangan Pasar Industri Nasional
Dalam penguatan sektor keuangan dan investasi strategis, Pemerintah mengumumkan rencana pembentukan Danantara Development Management Fund (DDMF). Badan pendanaan ini dirancang khusus untuk mengalirkan pembiayaan pada proyek-proyek pembangunan berjangka panjang lintas generasi.
Langkah tersebut disempurnakan dengan optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penguatan bursa komoditas nasional, serta akselerasi pengembangan kawasan Indonesia International Financial Center (IIFC). Sementara pada sektor manufaktur dan industri domestik, pemerintah terus mendorong penciptaan pasar produk dalam negeri melalui skema insentif dan subsidi kendaraan listrik.
Presiden mengingatkan agar alokasi belanja negara tidak sekadar mengejar angka pertumbuhan statistik, melainkan berdampak langsung terhadap pemerataan kesejahteraan.
“Kita tidak sedang membangun struktur ekonomi yang hanya megah dalam data statistik. Kita sedang menegakkan negara yang berdaulat dalam mengambil keputusan, adil dalam pembagian hasil pembangunan, serta nyata terasa dalam kehidupan warga harian,” ujar Kepala Negara.
Disiplin Anggaran dan Perang Melawan Korupsi di Seluruh Lini Pemerintahan
Menutup keterangannya, Presiden menyerukan pesan tegas kepada seluruh jajaran birokrasi—baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, hingga pemerintah desa—agar menghentikan segelintir praktik penyimpangan anggaran.
Presiden menekankan bahwa tidak boleh ada alokasi belanja publik yang terbuang tanpa manfaat terukur. Praktik pembengkakan biaya (mark up), manipulasi pengadaan, serta tindakan koruptif wajib dikikis habis dari tata kelola keuangan negara.
“Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada nominal anggaran, tetapi kerdil manfaatnya bagi rakyat. Tidak boleh ada pemberian insentif tanpa pembukaan lapangan kerja baru, dan tidak boleh ada investasi masuk tanpa transfer teknologi. Setiap rupiah APBN harus memiliki arah tujuan yang jelas,” pungkas Presiden Prabowo. (bpmi/stp/gmn)
#Editor: Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment