Peringati HUT Bhayangkara ke-80 di Istana Gubernur, Kapolda Sumbar Serukan Penguatan Sinergitas Hadapi Siber dan TPPO

✅Komjen Pol Gatot Tri Suryanta : Setiap Kebijakan Kepolisian Harus Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat _

PADANG, (GemaMedianet.com) | Jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat meneguhkan kembali khitah pengabdiannya sebagai pilar pelindung dan pengayom masyarakat di ranah hukum Minangkabau. Memasuki usia delapan dekade, institusi kepolisian daerah dituntut untuk semakin responsif, adaptif, serta melepaskan diri dari sekat-sekat birokrasi kaku demi menghadirkan pelayanan publik yang inklusif.

Komitmen moral tersebut mengemuka dalam upacara khidmat peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Lapangan Istana Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Padang, Rabu (1/7/2026). Peringatan sewindu sejarah kepolisian nasional tahun ini mengusung tema sentral yang lugas: "Polri untuk Masyarakat".

Dalam amanatnya, Kapolda Sumatera Barat, Komjen Pol Gatot Tri Suryanta, menegaskan bahwa momentum historis Hari Bhayangkara merupakan waktu krusial bagi seluruh personel dari tingkat polda hingga polsek untuk melakukan kontemplasi dan audit kinerja secara menyeluruh.

"Peringatan delapan puluh tahun ini bukan sekadar seremonial baris-berbaris. Ini adalah alarm pengingat bagi kita semua bahwa setiap helaan napas, langkah kaki, dan kebijakan hukum yang ditelurkan oleh Polri harus senada serta berorientasi penuh pada kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara," tegas Komjen Pol Gatot Tri Suryanta di hadapan ratusan peserta upacara dan unsur pimpinan daerah.

Peta Kerawanan Baru : Dari Kejahatan Siber hingga TPPO

Jenderal bintang tiga ini tidak menampik bahwa ruang sosiologis dan keamanan di Sumatera Barat ke depan akan dikepung oleh rupa-rupa tantangan yang kian rumit serta bergerak dinamis. Ia memetakan beberapa klaster kerawanan makro yang menjadi fokus utama korps baju cokelat, mulai dari eskalasi kejahatan siber berbasis teknologi informasi, peredaran gelap narkotika lintas provinsi, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kejahatan transnasional, hingga manajemen kontingensi bencana alam.

Menghadapi kompleksitas ancaman tersebut, Komjen Pol Gatot menggarisbawahi bahwa paradigma kepolisian modern tidak lagi menempatkan Polri sebagai aktor tunggal (single fighter) dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas).

"Polri dituntut untuk terus menaikkan kapasitas kelembagaan melalui pendekatan kemitraan strategis. Sinergitas yang solid bersama rekan-rekan TNI, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Forkopimda, akademisi, pemuka agama, pemuka adat (tungku tigo sajarangan), insan media, dan seluruh komponen bangsa adalah kunci utama memenangkan pertempuran melawan kejahatan modern," urai Kapolda Sumbar.

Sebagai bentuk penghormatan atas jalinan kemitraan yang harmonis, Kapolda secara khusus menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran Pemprov Sumbar, pemerintah kabupaten/kota, serta seluruh masyarakat yang selama ini bertindak sebagai mitra kritis kepolisian. Ucapan terima kasih juga dialamatkan kepada seluruh personel Polda Sumbar atas loyalitas dan dedikasi tanpa pamrih di lapangan.

Di penghujung amanatnya, Komjen Pol Gatot Tri Suryanta melempar instruksi keras kepada seluruh jajarannya untuk menjadikan Hari Bhayangkara ke-80 sebagai momentum pembersihan internal dari segala bentuk perilaku menyimpang yang dapat mencederai marwah institusi.

"Mari kita perkokoh semangat pengabdian dan tingkatkan kepercayaan publik. Kami senantiasa membuka diri terhadap kritik yang membangun dan partisipasi aktif dari seluruh warga Sumatera Barat. Hanya dengan kebersamaan, Polri akan tetap tegak berdiri sebagai pelayan masyarakat yang profesional, modern, dan terpercaya. Salam Presisi!" pungkas Komjen Pol Gatot. (tbs/gmn)

#Editor: Marzuki RH 

Read More

Pimpin HUT Bhayangkara ke-80 di Cikeas, Presiden Prabowo Anugerahkan Penghargaan dan Pangkat Kehormatan Tokoh Polri

BOGOR, (GemaMedianet.com) | Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin langsung upacara khidmat peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang dipusatkan di Lapangan Satuan Latihan (Satlat) Brimob Polri, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026). 

Read More

Bobol Rumah di Air Bangis, Tiga Komplotan Maling Antar-Jorong Digulung Polsek Sungai Beremas

PASBAR, (GemaMedianet.com) | Sepak terjang komplotan pencuri spesialis bongkar rumah yang meresahkan warga Jorong Pasar Baru Barat, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, akhirnya terhenti. Tim Opsnal Polsek Sungai Beremas, Polres Pasaman Barat, bergerak cepat meringkus tiga orang pria yang menjadi otak sekaligus eksekutor aksi kejahatan tersebut.

Read More

Akselerasi Rehab-Rekon Pascabanjir, Wali Kota Fadly Amran Gandeng BWS Sumatera V Tuntaskan Normalisasi Sungai

PADANG, (GemaMedianet.com) | Pemerintah Kota Padang mengambil langkah tegas dalam memotong rantai birokrasi penanganan pascabencana hidrometeorologi yang sempat melumpuhkan aktivitas warga di sejumlah kawasan urban.

Read More

Genjot PAD dan Berantas Pungli, Pemko Padang Adopsi Sistem Parkir Digital Kota Bandung

BANDUNG, (GemaMedianet.com) | Pemerintah Kota Padang terus bergerilya mencari formula terbaik dalam menata estetika kota sekaligus menutup celah kebocoran pendapatan daerah. Menyadari bahwa sektor perparkiran tepi jalan umum sering kali menjadi titik rawan praktik premanisme dan kebocoran anggaran, Pemko Padang membidik transformasi digital sebagai solusi mutakhir untuk menciptakan keteraturan tata ruang publik.

Read More

Gandeng Unand dan Pegadaian, Wali Kota Fadly Amran Terima Riset Strategis Mitigasi Megathrust Mentawai

✅Hadiri Forum CEO Talk : Perkuat Kolaborasi Pentahelix Demi Meminimalkan Dampak Kebencanaan di Kota Padang _

PADANG, (GemaMedianet.com) | Ketahanan kota dalam menghadapi potensi bencana katastrofe global di sepanjang pesisir barat Sumatera memerlukan fondasi kebijakan yang berbasis data ilmiah solid. Sadar bahwa ancaman gempa bumi dan tsunami bukan lagi sekadar prediksi melainkan realitas geografis yang membayangi, Pemerintah Kota Padang terus merapatkan barisan bersama institusi akademis dan badan usaha milik negara untuk menyusun cetak biru mitigasi yang aplikatif.

Langkah taktis tersebut dipertajam melalui kehadiran Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam forum diskusi tingkat tinggi CEO Talk yang diselenggarakan oleh Universitas Andalas (Unand) berkolaborasi dengan PT Pegadaian (Persero).

Agenda strategis yang berpusat di Gedung Auditorium Kampus Unand, Limau Manis, Senin (29/6/2026) kemarin, dirangkaikan dengan penyerahan secara resmi hasil riset mendalam mengenai "Program Kesiapsiagaan Mandiri Menghadapi Ancaman Gempa Megathrust Mentawai dan Tsunami di Kota Padang".

Dalam pemaparannya, Wali Kota Fadly Amran menegaskan bahwa tata kelola kebencanaan, terutama ancaman tsunami dan bencana banjir bandang, tidak boleh diletakkan sebagai tugas sektoral satu instansi pemerintah semata. Diperlukan kerja sama kolektif model pentahelix yang melibatkan akademisi, sektor bisnis, komunitas, dan media massa.

"Kita semua sadar bahwa bencana alam secara kodrati tidak dapat dihindari oleh manusia. Namun, risiko fatalitas, kerusakan infrastruktur, serta kerugian ekonomi dapa ditekan secara signifikan melalui penguatan sistem mitigasi yang berkelanjutan dan berbasis komunitas lokal," tegas Fadly Amran di depan civitas akademika dan jajarandireksi BUMN.

Konversi Riset Menjadi Kebijakan Publik Konkret

Fadly menambahkan, hasil dokumen riset kesiapsiagaan mandiri yang disusun oleh para pakar Unand ini akan dijadikan sebagai salah satu rujukan utama bagi Pemko Padang dalam menata ulang jalur evakuasi, penguatan struktur bangunan selter, serta kurikulum edukasi kebencanaan di sekolah-sekolah dasar hingga tingkat menengah.

Keterlibatan PT Pegadaian (Persero) dalam menyokong forum ini juga dinilai sebagai wujud nyata dari tanggung jawab sosial lingkungan korporasi (Corporate Social Responsibility) yang tepat sasaran, dimana investasi dialokasikan untuk menjaga keselamatan jiwa warga urban yang bermukim di zona merah di pesisir pantai.

"Dokumen hasil riset ini tidak boleh hanya berakhir menjadi tumpukan kertas di perpustakaan. Pemko Padang berkomitmen mengonversi setiap rekomendasi ilmiah ini menjadi regulasi taktis di lapangan. Kesiapsiagaan mandiri tiap keluarga adalah kunci utama keselamatan saat megathrust terjadi," pungkas Fadly. (hkp/gmn)

#Editor: Marzuki RH 

Read More

Nelayan Padang Pariaman Menjerit: Pasokan Pertalite Subsidi Sering Putus, Laut Ulakan Dikepung Pukat Harimau

✅Dilema Masyarakat Pesisir : Menghadapi Kelangkaan Bahan Bakar dan Pelanggaran Zona Tangkap Alat Jaring Milenium _

PDPARIAMAN, (GemaMedianet.com) | Kehidupan ekonomi ratusan nelayan tradisional di sepanjang garis pantai Kabupaten Padang Pariaman kian terjepit. Alih-alih meraup keuntungan melimpah di kaya komoditas maritim, masyarakat pesisir justru harus berhadapan dengan hantaman ganda: ketidakpastian pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi serta maraknya aktivitas penangkapan ikan menggunakan alat tangkap ilegal yang merusak ekosistem perairan lokal.

Kondisi pelik ini dibenarkan oleh Plt. UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Perikanan Kabupaten Padang Pariaman, Dedi Tama. Menurutnya, interupsi pasokan Pertalite bersubsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi momok utama yang melumpuhkan produktivitas nelayan dari hari ke hari.

Padahal, mayoritas nelayan lokal yang mengoperasikan kapal payang sangat bergantung pada mesin tempel berdaya tinggi yang mengonsumsi Pertalite sebagai bahan bakar utama tunggal untuk melaut.

"Secara birokrasi administratif, pihak SPBU sebenarnya tidak mempersulit penyaluran asalkan nelayan mengantongi surat rekomendasi resmi. Nelayan dari wilayah Ulakan dan Sunua biasanya mengambil pasokan di SPBU Toboh, nelayan Ketaping di SPBU Bandara, sedangkan kelompok nelayan Gasan memperolehnya di SPBU Tiku. Namun, persoalan mendasar adalah stok Pertalite di lapangan sering kali kosong atau telat didistribusikan, sehingga nelayan kehilangan momentum emas waktu tangkap," ungkap Dedi Tama.

Di tengah keterbatasan operasional tersebut, Dedi menyebut pemerintah daerah tengah mengupayakan intervensi jangka panjang melalui rencana pembangunan dua titik program Kampung Nelayan yang dipusatkan di Nagari Mangguang dan Nagari Tiram, guna memperkuat ketahanan ekonomi pesisir.

Invasi Alat Tangkap Merusak di Zona Tradisional

Krisis nelayan Padang Pariaman kian diperparah oleh lemahnya pengawasan wilayah perairan. Ketua Kelompok Nelayan Semoga Jaya Ulakan, Safaruddin, membeberkan fakta lapangan mengenai masifnya armada penangkap ikan dari luar daerah yang diduga kuat menabrak regulasi zonasi secara terang-terangan.

Safaruddin mengungkapkan, perairan Ulakan saat ini kerap diinvasi oleh kapal-kapal dari Muara Anai yang disinyalir masih menggunakan alat tangkap terlarang sejenis pukat harimau (trawl). Aktivitas eksploitatif ini secara langsung menguras populasi ikan di dasar laut dan menghancurkan alat tangkap tradisional milik warga setempat.

Tidak berhenti di sana, wilayah tangkap Ulakan Tapakis juga dipusingkan oleh operasional jaring milenium milik nelayan asal Pasie Jambak, Kota Padang. Jaring berukuran raksasa tersebut sering kali hanyut terbawa arus hingga merusak wilayah perairan dangkal.

"Sesuai aturan baku hukum laut, jaring milenium seharusnya hanya boleh dipasang pada zona di atas dua mil laut dari bibir pantai. Namun realitasnya, mereka nekat membentang jaring hanya berjarak satu mil laut dari pantai, yang merupakan zona eksklusif nelayan tradisional. Akibatnya, wilayah tangkap kami menyusut tajam dan pendapatan harian anjlok drastis," keluh Safaruddin dengan nada getir.

Mewakili suara komunitas pesisir, Safaruddin mendesak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatera Barat, Polairud, serta instansi pembina terkait untuk segera turun tangan melakukan patroli rutin. Nelayan menegaskan perlunya tindakan tegas berupa sanksi hukum bagi pengusaha kapal yang menggunakan alat tangkap tidak sesuai ketentuan demi menyelamatkan masa depan maritim Padang Pariaman. (rsk/gmn)

#Editor: Marzuki RH 

Read More