TANAHDATAR, (GemaMedianet.com) | Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Dahrul Idris, S.STP, M.Si, menerima kunjungan kerja pimpinan dan anggota Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Tanah Datar di ruang rapat khusus I Kantor DPRD Sumbar, Rabu (6/5/2026).
Pertemuan ini difokuskan pada konsultasi teknis terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di tingkat daerah.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan Pansus I DPRD Tanah Datar mendalami beberapa aspek strategis bersama jajaran Sekretariat DPRD Sumbar, antara lain:
Pertama, Mekanisme Pembahasan LKPJ: Mendiskusikan tata cara bedah laporan pertanggungjawaban agar lebih komprehensif.
Kedua, Evaluasi Program. Meninjau metode evaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah guna memastikan ketercapaian target.
Ketiga, Penguatan Pengawasan: Mendiskusikan langkah-langkah penguatan fungsi kontrol DPRD terhadap jalannya roda pemerintahan.
LKPJ sebagai Instrumen Akuntabilitas
Dahrul Idris menekankan bahwa LKPJ bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan instrumen vital untuk memastikan prinsip akuntabilitas berjalan dengan baik. Melalui pembahasan yang mendalam, lembaga legislatif dapat memberikan masukan konstruktif yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia juga menambahkan bahwa koordinasi lintas tingkat antara DPRD kabupaten/kota dengan provinsi sangat diperlukan untuk saling berbagi pengalaman dan menyamakan persepsi dalam menghadapi tantangan pemerintahan daerah yang semakin kompleks.
#Editor: Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment