PADANG, (GemaMedianet.com) | Pemerintah Kota Padang resmi memperkuat sinergi hukum dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) strategis, Kamis (16/4/2026). Langkah ini diambil untuk menjamin setiap kebijakan publik—terutama program inovasi—memiliki landasan hukum yang kokoh dan akuntabel.
Penandatanganan yang berlangsung di Aula Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Padang ini mencakup lima ruang lingkup utama: penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, serta pelayanan hukum.
Wali Kota Fadly Amran menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan kebutuhan mendesak di tengah dinamisnya aturan hukum saat ini. Ia menyoroti salah satu program prioritas yang memerlukan pengawalan ketat, yakni pemberangkatan 60 pelajar untuk kuliah di Korea Selatan.
"Program ini melibatkan banyak pihak, mulai dari universitas di Padang, Korea Selatan, hingga antar-pemerintah. Saya telah instruksikan Dinas Pendidikan untuk meminta Legal Opinion (pendapat hukum) dari Kejaksaan. Kita harus pastikan 'hitam di atas putih' ini jelas, agar jika terjadi risiko di masa depan, posisi Pemerintah Kota secara hukum tetap aman," tegas Fadly.
Fokus pada Aset dan Pendampingan OPD
Selain urusan pendidikan, MoU ini menjadi instrumen penting dalam perlindungan aset daerah serta penanganan sengketa teknis, seperti konflik lahan atau masalah koperasi yang melibatkan masyarakat.
Wali Kota juga mewanti-wanti jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak "alergi" atau takut berkonsultasi. "Pak Kajari sudah menyampaikan bahwa pendampingan ini tersedia secara gratis. Jangan sampai kita gagap aturan atau takut berinovasi karena ragu dengan landasan hukumnya," tambahnya.
Melalui kemitraan ini, Pemko Padang berharap dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang progresif namun tetap berada dalam koridor hukum yang benar, guna meminimalisir potensi kerugian negara dan kesalahan administratif. (kmf)
#Editor : Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment