PADANG, (GemaMedianet.com) | Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Biosolar kembali melumpuhkan sejumlah ruas jalan utama di Kota Padang. Pantauan pada Sabtu (7/3/2026), antrean truk angkutan barang meluber hingga ke badan jalan, memicu kemacetan parah dan mengganggu aktivitas warga kota.
Kondisi ini memancing reaksi keras dari berbagai pihak. Ketua DPW REPRO (Relawan Prabowo) Indonesia Kuat Sumatera Barat, Roni, menegaskan bahwa fenomena antrean mengular ini bukan lagi persoalan biasa, melainkan indikasi adanya sumbatan serius dalam sistem distribusi.
BACA JUGA : By Pass Tanjung Aur "Mencekam" : Pemotor Nyaris 'Mencium Aspal' Akibat Terjepit Truk Antrean Solar
Roni menyayangkan berulangnya kelangkaan Biosolar yang berdampak langsung pada ekonomi logistik dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan. Ia mendesak pemerintah dan otoritas terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kuota dan pola distribusi di Sumatera Barat.
“Biosolar subsidi adalah hak masyarakat yang dilindungi negara. Jika antrean sampai menutup jalan, ini sudah lampu kuning. Aparat penegak hukum harus bertindak tanpa kompromi jika ditemukan indikasi penimbunan atau penyimpangan oleh oknum tertentu,” tegas Roni kepada awak media di Padang, Sabtu.
Ia menambahkan, pengawasan di lapangan harus diperketat agar BBM subsidi benar-benar sampai ke tangan yang berhak, bukan justru menguap ke pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi di tengah kesulitan masyarakat.
BACA JUGA : Dilema Biosolar di Ibu Kota : Antrean Mengular di Khatib Sulaiman, Sopir Terjebak Berjam-jam
Sebagai bentuk tanggung jawab organisasi, DPW REPRO Sumbar menyatakan akan turun langsung menghimpun informasi di lapangan. Roni menyebut, fakta-fakta kelangkaan ini akan dirangkum dalam laporan resmi untuk disampaikan kepada pengurus REPRO di tingkat pusat.
“REPRO Sumbar akan mengawal persoalan ini secara serius. Laporan dari lapangan akan kami teruskan ke pusat agar menjadi perhatian di tingkat kementerian terkait. Negara harus hadir memastikan distribusi BBM berjalan adil dan transparan,” katanya lagi.
Roni berharap adanya sinergi yang lebih solid antara Pemerintah Daerah, Kepolisian, dan operator distribusi (Pertamina). Menurutnya, transparansi kuota di setiap SPBU menjadi kunci agar tidak ada ruang bagi spekulan untuk bermain.
“Jangan sampai rakyat kecil yang dikorbankan. Kita butuh penegakan hukum yang tegas dan langkah strategis dari operator distribusi agar stabilitas pasokan di daerah kembali normal,” pungkasnya. (Tim08)
#Editor: Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment