PADANG (GemaMedianet.com) | Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, meminta para kepala sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Sumbar tidak hanya bergantung pada dana daerah. Di tengah keterbatasan fiskal, para kepala sekolah dituntut proaktif mengakses anggaran pendidikan dari APBN guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap pakai di dunia industri.
Penegasan tersebut disampaikan Muhidi saat menghadiri Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK, Kamis (9/4/2026), di Kota Padang.
Menurutnya, pemerintah pusat telah menetapkan arah kebijakan pembangunan pendidikan secara top-down, sehingga daerah harus cekatan menangkap peluang pendanaan melalui proposal yang representatif.
Muhidi menyadari tantangan administratif yang dihadapi sekolah. Untuk itu, DPRD Sumbar menyiapkan langkah konkret berupa fasilitasi kerja sama antara kepala sekolah dengan Universitas Negeri Padang (UNP).
“Kami menyiapkan program khusus untuk memfasilitasi kerja sama kepala sekolah dengan UNP dalam penyusunan proposal APBN. Tujuannya agar proposal yang diajukan SMK di Sumbar memiliki standar yang kuat dan peluang disetujui pusat lebih besar,” ujar Muhidi.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah masih tingginya lulusan SMK yang belum memiliki sertifikasi kompetensi. Padahal, dunia industri saat ini mensyaratkan bukti keterampilan yang jelas di luar ijazah.
“SMK harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri. Ke depan, fokus kita adalah penguatan keterampilan teknis, kemampuan bahasa, dan sertifikasi. Ini modal utama untuk menembus pasar kerja global, seperti permintaan tenaga kerja ke Jepang dan Turki,” tambahnya.
Strategi Tekan Angka Pengangguran
Guna menekan angka pengangguran lulusan SMK yang saat ini berada di kisaran 9 persen, DPRD Sumbar mendorong sejumlah langkah strategis, antara lain (1). Pengembangan Teaching Factory. Yakni mengintegrasikan proses bisnis nyata ke dalam kurikulum dan fasilitas praktik sekolah.
(2). Kemitraan DUDI. Yaitu memperkuat kerja sama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), termasuk mendorong insentif bagi industri yang aktif membina pendidikan vokasi.
(3). Upskilling Guru: Mengarahkan anggaran untuk sertifikasi siswa dan peningkatan kompetensi guru kejuruan agar tetap adaptif terhadap teknologi terbaru.
“Sekolah harus mampu menangkap peluang. Lulusan SMK tidak boleh hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga harus didorong untuk mampu menciptakan peluang kerja sendiri,” tegas Muhidi.
#Editor: Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment