PADANG, (GemaMedianet.com) | Gerbong reformasi dan penyegaran birokrasi di tubuh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat resmi bergerak bergulir. Baru beberapa pekan menakhodai Korps Adhyaksa Ranah Minang, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar, Dedie Tri Hariyadi, langsung melakukan konsolidasi internal berskala makro dengan melantik lima pejabat Eselon III sebagai koordinator baru di Aula Lantai 3 Kejati Sumbar, Kamis (21/5/2026).
Lima nama yang dipercaya mengisi posisi komando taktis tersebut datang membawa rekam jejak birokrasi dan pengalaman penegakan hukum yang tidak ringan dari berbagai daerah di Indonesia.
Namun, di balik seremoni pengambilan sumpah jabatan yang berlangsung khidmat tersebut, publik dan pemerhati hukum adat di Sumbar justru menaruh sorotan tajam. Ekspektasi tinggi kini diapungkan ke permukaan: apakah tim baru ini benar-benar akan menjelma menjadi mesin pemberantas korupsi yang progresif, atau justru larut dalam ritme pola lama yang cenderung melandai?
Menanti Ketegasan, Bukan Sekadar Rotasi
Pelantikan lima koordinator baru ini dinilai pengamat hukum sebagai momentum krusial penentuan arah penegakan hukum di Sumatera Barat pasca-pergantian kepemimpinan dari Muhibuddin kepada Dedie Tri Hariyadi.
Di era sebelumnya, Kejati Sumbar memang mencatat sejumlah rapor positif, khususnya dalam pengamanan dan pendampingan hukum Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti Jalan Tol Padang-Sicincin, serta kemenangan dalam beberapa gugatan praperadilan perkara dugaan korupsi Kredit Modal Kerja (KMK) perbankan daerah.
Kendati demikian, bagi sebagian aktivis antikorupsi dan kelompok masyarakat sipil, capaian tersebut dinilai belum sepenuhnya menuntaskan dahaga keadilan publik terhadap praktik korupsi birokrasi daerah yang masih mengakar. Beberapa perkara besar dinilai berjalan lambat (stagnan), bahkan kehilangan arah penanganan di tengah jalan tanpa kepastian penetapan aktor intelektual (intellectual dandy). Kini, seluruh beban pembuktian tersebut otomatis berpindah ke pundak Kajati Dedie Tri Hariyadi beserta tim koordinator barunya.
Uji Reputasi Eks Direktur Jampidsus
Nama Dedie Tri Hariyadi sendiri bukanlah sosok sembarangan di lingkungan Kejaksaan Agung. Sebelum menapakkan kaki di Padang, ia memegang reputasi mentereng sebagai mantan Direktur Pelanggaran HAM Berat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI. Rekam jejaknya selama ini identik dengan pendekatan hukum yang rigid, disiplin tinggi, dan minim kompromi.
Karakter "keras" itulah yang kini akan diuji di ekosistem Sumatera Barat. Tantangan utama Kejati Sumbar hari ini bukan sekadar menyelesaikan perkara hukum normatif, melainkan keberanian menghadapi benturan kepentingan (conflict of interest) lokal yang kerap melibatkan patronase antara birokrasi, pengerjaan proyek modal besar, kepentingan politik elektoral, hingga jaringan korporasi.
Etalase 100 Hari Pertama
Sejarah penegakan hukum kerap mencatat, tidak sedikit aparat yang awalnya tampil meyakinkan di awal pelantikan, perlahan melunak ketika dihadapkan pada tekanan politik atau transaksi kepentingan terselubung. Oleh karena itu, publik kini menunggu gebrakan nyata dalam 100 hari pertama kepemimpinan gerbong baru ini.
Masyarakat menunggu keberanian Kejati Sumbar untuk membuka kembali kotak pandora perkara-perkara korupsi yang sempat menggantung. Lebih jauh lagi, fungsi pengawalan proyek infrastruktur makro seperti Tol Padang-Sicincin maupun rencana megaproyek Flyover Sitinjau Lauik harus dipastikan murni sebagai mitigasi risiko hukum, bukan berubah fungsi menjadi tameng pelindung bagi praktik mark-up, suap, atau kongkalikong pemenangan tender.
Jika dalam beberapa bulan ke depan tidak muncul produk hukum berupa penetapan tersangka baru pada kasus-kasus strategis, maka rotasi besar ini dikhawatirkan hanya akan dipandang publik sebagai seremonial pergantian wajah tanpa perubahan arah keadilan. (tim/mrh/gmn)
#Editor: RS Khadiva
0 comments:
Post a Comment