(GemaMedianet.com) | Gerbong mutasi dan promosi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang kembali bergerak. Sebanyak 30 pejabat eselon III kini tengah "bersitungkin" memperebutkan empat posisi kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dinamika ini bukan sekadar rutinitas administratif pergantian wajah, melainkan pertaruhan kualitas pelayanan publik bagi warga Kota Bingkuang di masa depan.
Dinas Kominfo, Dispora, Dinas PUPR, dan Bapenda adalah pos-pos vital. PUPR, misalnya, memegang kunci infrastruktur kota yang kerap disorot pascabencana. Bapenda adalah "jantung" fiskal daerah, sementara Diskominfo dan Dispora adalah wajah komunikasi serta pemberdayaan pemuda di era digital. Maka, siapa pun yang terpilih nanti, mereka bukan hanya harus paham teknis, tapi juga memiliki integritas baja.
Ujian Meritokrasi
Publik menaruh harapan besar agar seleksi terbuka (open bidding) ini benar-benar menjadi panggung meritokrasi. Kita tidak ingin proses penulisan makalah pada 9 April mendatang hanya menjadi formalitas di atas kertas. Rekam jejak, inovasi, dan keberanian mengambil keputusan harus menjadi indikator utama penilaian Panitia Seleksi (Pansel).
Fenomena banyaknya pelamar di Dispora (10 orang) dibandingkan Bapenda (4 orang) atau penundaan di Dinas Perdagangan karena minim peminat, memunculkan pertanyaan menarik: Apakah ada posisi yang dianggap "basah" atau justru ada posisi yang dianggap "beban berat" sehingga dijauhi? Di sinilah Pansel harus jeli melihat motivasi para kandidat.
Sorotan Tajam pada Kursi PUPR
Diantara empat pos yang diperebutkan, mata publik dipastikan akan tertuju paling tajam pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dengan sembilan nama yang kini bersaing, beban yang menanti di meja kerja dinas ini tidak main-main. Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, baru saja melewati ujian berat bencana hidrometeorologi. Drainase yang tersumbat, tebing sungai yang kritis, hingga infrastruktur jalan yang rusak pascabencana adalah "pekerjaan rumah" raksasa yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan retorika.
Kepala Dinas PUPR yang baru nanti dituntut bukan sekadar ahli dalam menghitung semen dan baja, tetapi juga harus menjadi Arsitek Mitigasi. Kita tidak butuh pejabat yang hanya piawai menghabiskan anggaran proyek di akhir tahun, namun gagap saat banjir bandang mengepung kota. Pansel harus mampu membedah, siapa di antara sembilan kandidat ini yang memiliki konsep konkret tentang penataan ruang berbasis kebencanaan. Jangan sampai kursi vital ini jatuh ke tangan sosok yang hanya "main aman" di balik meja, sementara warga terus was-was setiap kali hujan lebat mengguyur.
Integritas di Atas Relasi
Kota Padang membutuhkan kepala dinas yang berani keluar dari zona nyaman. Kita butuh sosok yang mampu menerjemahkan visi Wali Kota ke dalam aksi nyata di lapangan, bukan pejabat yang sekadar "asal bapak senang" (ABS). Seleksi ini adalah momentum bagi Pemko Padang untuk membuktikan bahwa profesionalisme berada di atas relasi politik atau kedekatan personal.
Kita mendukung penuh transparansi yang dilakukan BKPSDM dengan mengumumkan nama-nama pelamar ke publik. Dengan keterbukaan ini, masyarakat bisa ikut mengawal dan "menelanjangi" rekam jejak para calon. Jangan sampai kursi OPD diisi oleh mereka yang hanya pandai berteori di atas makalah, namun gagap saat berhadapan dengan kompleksitas persoalan warga.
Selamat berkompetisi bagi para abdi negara. Ingatlah, jabatan bukanlah hadiah, melainkan mandat berat untuk melayani rakyat. (red)
0 comments:
Post a Comment