(GemaMedianet.com) | Ketuk palu DPRD Kota Padang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2025 menandai selesainya satu siklus formal pengawasan legislatif.
Namun, bagi masyarakat, ketukan palu itu bukanlah akhir cerita. Ia justru menjadi awal bagi babak baru pembuktian: sejauh mana rekomendasi "tajam" para wakil rakyat benar-benar diterjemahkan menjadi perbaikan nyata di lapangan.
Kita mengapresiasi kerja maraton Pansus I hingga IV yang selama sebulan terakhir turun ke lapangan melakukan bedah kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Rekomendasi yang dihasilkan DPRD harus dipandang sebagai "cermin objektif". Di sana terpantul mana program yang sudah tepat sasaran dan mana yang masih menjadi catatan merah—mulai dari kebocoran PAD, infrastruktur drainase yang belum tuntas, hingga kualitas pelayanan di level Puskesmas.
Dalam administrasi pemerintahan, LKPJ adalah instrumen akuntabilitas publik yang paling krusial. Ia bukan sekadar dokumen administratif rutin untuk memenuhi syarat undang-undang. LKPJ adalah rapor kinerja eksekutif. Jika rekomendasi yang diberikan DPRD hanya berakhir di atas tumpukan berkas tanpa ada tindak lanjut konkret, maka proses demokrasi birokrasi ini hanyalah sebuah seremoni mahal yang sia-sia.
Wali Kota Fadly Amran dan jajarannya harus melihat catatan kritis dewan sebagai kompas untuk navigasi tahun anggaran 2026. Penyerapan anggaran yang tinggi tidak boleh lagi menjadi satu-satunya indikator keberhasilan.
Publik kini lebih cerdas; mereka tidak lagi menghitung berapa miliar yang dihabiskan, melainkan berapa besar dampak yang dirasakan (outcome). Apakah banjir berkurang? Apakah akses modal UMKM lebih mudah? Apakah pelayanan kependudukan lebih cepat?
Kita berharap, rekomendasi strategis yang disampaikan oleh Juru Bicara Gabungan Pansus, Iskandar, menjadi pelecut bagi pimpinan OPD untuk keluar dari zona nyaman. Jangan sampai kesalahan yang sama di tahun 2025 terulang kembali di tahun depan hanya karena rendahnya komitmen evaluasi.
Dewan sudah menjalankan fungsinya melakukan check and balances. Kini, bola panas ada di tangan eksekutif. Ketegasan Wali Kota dalam mengevaluasi kepala OPD yang capaian kinerjanya di bawah standar adalah kunci utama. Rakyat menunggu aksi nyata, bukan sekadar jawaban administratif atas rekomendasi yang diberikan. (red)
0 comments:
Post a Comment