(GemaMedianet.com) | Turunnya Wali Kota Padang, Fadly Amran, ke hamparan sawah di Gunung Sarik, Kuranji, pada Senin (20/4/2026) membawa pesan kuat tentang manajemen krisis yang responsif. Di sana, di atas 102 hektare lahan yang sempat lumpuh diterjang banjir, sebuah kerja besar bertajuk rehabilitasi sedang dipacu.
Namun, jika kita melihat lebih dalam, proyek senilai Rp1,3 miliar ini bukan sekadar urusan alat berat yang mengeruk material sisa bencana. Ini adalah upaya menyambung kembali urat nadi ekonomi ratusan keluarga petani.
Kita harus mengapresiasi kecepatan eksekusi Pemerintah Kota Padang. Jeda waktu hanya satu minggu sejak bantuan kementerian diterima hingga alat berat bekerja di lapangan adalah sebuah anomali positif di tengah birokrasi yang sering kali lamban.
Dalam administrasi publik, kecepatan merespons bencana adalah indikator utama dari sebuah "Pemerintahan yang Tangkas" (Agile Governance).
Bagi petani, keterlambatan satu minggu berarti keterlambatan satu musim tanam, yang dampaknya bisa merembet hingga satu tahun ketidakpastian pangan.
Namun, tantangan sesungguhnya bukan pada dimulainya pekerjaan, melainkan pada ketepatan waktu penyelesaiannya. Lahan 102 hektare di Kuranji ini adalah pertaruhan. Jika rehabilitasi ini selesai melampaui jadwal, maka beban ekonomi petani akan semakin berlipat. Mereka sudah cukup lama "marasai" atau menderita, kehilangan pendapatan, dan dipaksa mencari alternatif penghidupan yang belum tentu menjanjikan.
Instruksi Wali Kota agar Dinas Pertanian dan jajaran Camat memberikan perhatian penuh adalah langkah tepat. Pengawasan harus dilakukan secara harian, bukan mingguan. Kita tidak ingin melihat proyek ini tersendat hanya karena masalah teknis di lapangan atau koordinasi yang lemah. Apalagi, targetnya sangat mulia: membuat lahan kembali subur dan sistem irigasi kembali berfungsi maksimal.
Lebih jauh lagi, rehabilitasi ini harus menjadi momentum bagi Pemko Padang untuk memetakan kembali mitigasi bencana di sektor pertanian. Kuranji adalah lumbung pangan yang rawan. Maka, perbaikan irigasi pascabencana ini seharusnya dibangun dengan standar yang lebih tangguh agar tidak mudah luluh lantak saat debit air meningkat di masa depan.
Kita menunggu janji percepatan ini terealisasi. Rakyat tidak butuh sekadar tinjauan seremonial, mereka butuh air mengalir dan benih tertanam. Jika 102 hektare sawah ini kembali menghijau dalam waktu dekat, maka Pemko Padang telah membuktikan bahwa kehadiran negara benar-benar dirasakan justru di saat rakyat sedang terjepit.
Rehabilitasi ini adalah ujian integritas birokrasi: mampukah mereka bekerja secepat kebutuhan perut rakyatnya? (red)
0 comments:
Post a Comment