(GemaMedianet.com) | Di tengah gegap gempita digitalisasi Sumatera Barat, keluhan warga Nagari Kuncir, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, terasa seperti anomali yang menyakitkan. Saat kita bicara tentang kecerdasan buatan dan transaksi nontunai di kota, warga Kuncir masih harus "berburu" titik koordinat tertentu hanya untuk sekadar mengirim pesan WhatsApp.
Kehadiran Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, dalam Safari Ramadan di wilayah tersebut membuka tabir kenyataan: bahwa infrastruktur digital kita masih menyisakan lubang besar yang bernama blank spot.
1. Sinyal Sebagai Hak Dasar, Bukan Kemewahan
Di tahun 2026, akses internet bukan lagi sekadar sarana hiburan. Ia adalah urat nadi pendidikan bagi siswa, jendela pasar bagi pelaku UMKM, dan kecepatan informasi bagi pelayanan publik. Ketika Nagari Kuncir terisolasi sinyal, secara otomatis mereka terisolasi dari peluang kesejahteraan. Lensa Kamar Putih memandang bahwa pemenuhan sinyal di daerah terpencil adalah bentuk pemenuhan hak asasi atas informasi.
2. Menguji Efektivitas Koordinasi Berjenjang
Pernyataan Kepala Biro Pembangunan Sumbar, Ria Wijayanty, mengenai skema koordinasi dari Kabupaten ke Provinsi memberikan harapan, namun juga menyisakan kekhawatiran akan birokrasi yang berbelit.
Catatan : Jangan sampai masalah sinyal ini menjadi bola pingpong antara Pemkab Solok dan Pemprov Sumbar. Publik tidak butuh perdebatan kewenangan; publik butuh tower yang berdiri dan sinyal yang stabil.
3. Urgensi Menara (BTS) dan Peran Operator
Desakan Ketua DPRD Sumbar kepada Diskominfotik harus dibarengi dengan tekanan kepada operator seluler. Pemerintah perlu memberikan insentif atau regulasi yang memaksa penyedia jasa telekomunikasi untuk tidak hanya membangun di "lahan basah" perkotaan, tetapi juga menyentuh pelosok nagari sebagai bagian dari kewajiban pelayanan universal (Universal Service Obligation).
Harapan dan Kesimpulan
Kita mengapresiasi komitmen Ketua DPRD Sumbar Muhidi yang siap membawa masalah ini ke tingkat provinsi. Namun, Safari Ramadhan jangan hanya menjadi ajang menampung keluhan yang kemudian menguap saat lebaran tiba.
Keberhasilan pembangunan Sumatera Barat tidak diukur dari seberapa canggih kantor gubernuran, melainkan dari seberapa lancar seorang anak di Nagari Kuncir mengakses materi pelajaran digital tanpa harus mendaki bukit. Kita menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji koordinasi. (Red)
0 comments:
Post a Comment