PADANG, (GemaMedianet.com) — Menyikapi laporan masyarakat terkait dampak pembangunan jalan tol Sumbar-Riau di Kabupaten Limapuluh Kota, memaksa Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat dengar pendapat dengan Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) beserta Dinas PUPR Sumbar, Dinas PUPR Kabupaten 50 Kota, dan Duteg Harindo Konsultan.
Rapat dengar pendapat yang menghadirkan perencana pembangunan jalan tol Sumbar-Riau tersebut juga diikuti utusan lima nagari terdiri dari Nagari Lubuk Batingkok, Nagari Koto Tangah Simalanggang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Nagari Taeh Baru, dan Nagari Gurun.
Kelima nagari tersebut tersebar di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Harau.
Dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin Sekretaris Komisi IV Lazuardi Erman itu, Yoni Candra Ketua Walhi menyebutkan, melihat dari Peta detail pembangunan Jalan toll ruas IV bisa mengancam perekonomian karena patok pancang jalan tol itu menggusur persawahan dan rumah padat penduduk.
"Masyarakat berharap agar pembangunan jalan tol disamping tetap berjalan, namun tanpa menghabiskan mata pencaharian dan menggusur perumahan padat penduduk," tukas Yoni dalam rapat yang dilangsungkan di ruang khusus I gedung DPRD Sumbar, Senin (9/11/2020).
Ia berharap kepada pemerintah untuk bijak dalam menentukan patok patok ruas IV jalan tol Payakumbuh ke Pangkalan. Sehingga pembangunan dapat bermanfaat kepada Masyarakat dan pemerintah.
Dari rapat yang berlangsung alot tersebut, tim perencana dari Hutama Karya yang hadir sebagai pelaksana dan konsultan jalan tol Padang-Pekanbaru terlihat keberatan untuk menggeser patok tersebut, karena akan memakan dana lebih dari perencanaan awal
Sementara Kepala Dinas PUPR Lima Puluh Kota Yunire Yunirman mengaku belum sepenuhnya mengetahui tentang patok ruas IV jalan Tol Payakumbuh ke Pangkalan, karena selama ini PUPR hanya mendapatkan keterangan tentang proyek besar ini melalui rapat dan sosialisasi bersama kepala daerah saja.
"Bahkan, foto bidang secara detail kita juga belum melihat," ucapnya.
Sementara Kepala Dinas PUPR Sumbar yang hadir ketika diminta pendapatnya oleh pimpinan rapat mengaku tak mengetahui banyak terkait perencanaan tersebut.
"Baru design awal, namun di tengah masyarakat sudah bergejolak. Oleh kerana itu berikan pemahaman kepada masyarakat, serta diikuti dengan pemberian ganti rugi layak terhadap lahan-lahan mereka terdampak pembangunan jalan tol tersebut,” ungkap Desrio Putra.
Menurut Desrio, pembangunan jalan tol di Sumbar tidak sama dengan di Pulau Jawa. Bisa saja hamparan lahan yang luas atau areal pertanian yang ada hanya dimiliki oleh satu orang, namun hal itu berbeda di Sumbar karena tanah atau areal pertaniannya dimiliki oleh kaum, suku, atau nagari.
"Nah, ketika tanah atau areal itu terkena dampak pembangunan jalan tol, kemana lagi warga akan memenuhi kebutuhan hidupnya di lahan pertanian yang mungkin saja satu-satunya milik mereka. Tentu, hal ini harus dicarikan solusinya,” ujar politisi Gerindra ini.
Semua itu perlu difinalkan. Artinya, pihak perencana sudah mempersiapkan beberapa alternatif.
"Tentu, alternatif terbaik dari yang ada, karena perencana juga perlu memikirkan biaya konstruksi yang murah dan mempertimbangkan dampak yang paling minim," ujar Desrio.
Oleh karena itu pasca rapat dengar pendapat, kata Desrio, DPRD berharap pihak perencana gencar melakukan komunikasi dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, Dinas PUPR sehingga tidak lagi menimbulkan masalah atau konflik di kemudian hari yang ditandai adanya kesepakatan bersama.
"Seperti katanya, jika pembangunan jalan tol Sumbar-Riau dialihkan ke luar lahan perencanaan akan meningkatkan biaya tinggi hingga tujuh kali lipat, itu perlu dikomunikasikan. Meski memang hal itu juga perlu dikaji lagi, karena masih berupa perkiraan, bisa iya bisa tidak," ujar Desrio.
Apalagi, berdasarkan klarifikasi dengan pihak pelaksana, bahwa jalur tol tersebut belum diputuskan, atau masih tahap perencanaan awal.
"Tahapnya baru desain awal, sehingga belum diputuskan mana jalur yang paling tepat. Jika itu sudah diputuskan, baru dilanjutkan pada proses detail enginering design (DED),” tukasnya.
Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar Lazuardi Erman dan dihadiri Ketua Komisi IV M Iqbal dan anggota Komisi IV lainnya Syawal. (UK1)
0 comments:
Posting Komentar