JAKARTA, (GemaMedianet.com) | Sebuah pemandangan langka dan sarat akan pesan politik-ekonomi terjadi di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Senayan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung Rapat Paripurna untuk menyampaikan pengantar Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai landasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027, Kamis (21/5/2026).
Langkah yang diambil Presiden Prabowo ini dinilai mendobrak tradisi ketatanegaraan yang berlaku selama ini. Dalam beberapa dekade terakhir, agenda pemaparan dokumen teknis arah kebijakan ekonomi dan fiskal awal tersebut hampir selalu didelegasikan atau diwakilkan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal negara (chief financial officer).
Kehadiran langsung orang nomor satu di Indonesia di podium parlemen ini sontak memantik perhatian besar dari para anggota dewan, pengamat ekonomi, hingga pelaku pasar keuangan.
"Langkah ini bukan sekadar urusan pemenuhan seremonial birokrasi, melainkan sebuah sinergi dan komitmen politik yang sangat kuat dari kepala negara. Presiden ingin memastikan sendiri bahwa cetak biru perekonomian nasional untuk tahun 2027 berada pada jalur (track) yang tepat demi mencapai target-target pertumbuhan ekonomi yang ambisius," ujar pengamat kebijakan publik di Senayan, Kamis sore.
Fokus Swasembada dan Perlindungan Sosial
Dalam pidato pengantarnya, Presiden Prabowo memaparkan asumsi dasar ekonomi makro yang akan diadopsi dalam RAPBN 2027, mulai dari target pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar Rupiah, hingga tingkat suku bunga surat berharga negara.
Presiden menegaskan bahwa postur fiskal 2027 akan dirancang untuk melesat kuat namun tetap pruden (hati-hati). Fokus belanja negara bakal diarahkan secara agresif pada akselerasi program swasembada pangan, kemandirian energi, hilirisasi industri, serta penguatan jaring pengaman sosial untuk pengentasan kemiskinan ekstrem.
Kehadiran fisik Presiden Prabowo di DPR juga dibaca sebagai langkah strategis untuk memperlancar komunikasi politik dengan kekuasaan legislatif. Dengan menyampaikan langsung KEM-PPKF, pemerintah berharap proses pembahasan awal anggaran bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dapat berjalan lebih kondusif, minim hambatan politis, dan memiliki kesepahaman visi yang utuh sejak dini. (dbs/nhm/gmn)
#Editor: Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment