(GemaMedianet.com) | Langkah Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) yang mendorong penguatan tata kelola keuangan dalam Entry Meeting bersama BPK Perwakilan Sumbar baru-baru ini, memberikan sinyal penting bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Di tengah tuntutan publik yang semakin kritis terhadap penggunaan APBD, pertemuan ini bukan sekadar seremoni administratif pembukaan audit, melainkan ujian integritas bagi penyelenggara negara di Ranah Minang.
Selama ini, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sering kali dijadikan "piala bergilir" yang dipamerkan sebagai simbol keberhasilan. Namun, publik perlu diingatkan : WTP hanyalah standar kepatuhan akuntansi.
Esensi sesungguhnya dari tata kelola keuangan bukan hanya pada laporan yang rapi di atas kertas, melainkan pada seberapa besar setiap rupiah APBD mampu menjawab persoalan kemiskinan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat Sumbar.
Transparansi Tanpa Celah
Dorongan Ketua DPRD agar OPD kooperatif dan transparan dalam pemeriksaan BPK adalah kewajiban mutlak. Kita tidak ingin mendengar lagi adanya temuan berulang terkait perjalanan dinas yang tidak akuntabel, proyek fisik yang kekurangan volume, atau bantuan sosial yang salah sasaran.
Audit BPK harus dipandang sebagai "cermin" untuk melihat lubang-lubang kebocoran anggaran yang selama ini mungkin luput dari pengawasan internal.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem keuangan daerah (seperti SIPD) seharusnya mempermudah pengawasan, bukan justru menjadi tabir baru untuk menyembunyikan inefisiensi. Digitalisasi administrasi publik harus sejalan dengan digitalisasi mentalitas para pengelolanya.
Akuntabilitas untuk Pembangunan
Sumatera Barat saat ini sedang berpacu dengan waktu untuk menuntaskan berbagai proyek strategis dan pemulihan ekonomi pascabencana. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, ketatnya pengawasan keuangan menjadi kunci. Setiap penyimpangan—sekecil apa pun—adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
Kita berharap, hasil pemeriksaan BPK nanti tidak hanya berhenti pada angka-angka di buku laporan. Rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Provinsi. Jangan sampai Entry Meeting yang penuh semangat ini layu di tengah jalan saat pemeriksaan lapangan dimulai.
DPRD sebagai fungsi pengawasan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa APBD Sumbar dikelola dengan prinsip efisiensi yang ketat. Transparansi adalah obat terbaik bagi prasangka publik, dan akuntabilitas adalah satu-satunya jalan menjaga marwah pemerintahan di mata rakyat. (red)
0 comments:
Post a Comment