PADANG, (GemaMedianet.com) | Masyarakat Kecamatan Pauh, khususnya di wilayah Lambung Bukit dan Batu Busuk, masih berjuang memulihkan kehidupan pasca-hantaman banjir bandang. Harapan besar masyarakat ditumpukan pada pundak Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, dalam kegiatan reses yang digelar di Huntara Mandiri Kepalo Koto, Jum'at (6/2/2026).
Di hadapan lebih dari 200 warga, Evi Yandri membawa serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumbar guna memastikan setiap keluhan teknis langsung didengar oleh eksekutor kebijakan.
Salah satu aspirasi paling mendesak datang dari warga Batu Busuk mengenai akses pendidikan anak-anak yang terputus total.
"Anak-anak terpaksa menyeberangi batang sungai untuk ke sekolah karena jembatan lama hilang terbawa banjir. Kalau tidak menyeberang, mereka harus memutar sangat jauh," keluh salah seorang warga.
Merespons hal tersebut, Evi Yandri berkomitmen untuk memprioritaskan keamanan akses pendidikan.
Pertama, Jembatan Darurat. Akan segera diupayakan pembangunan jembatan darurat agar siswa (akses ke SMA 9, SMP 14, 23, dan 44) dapat melintas dengan aman.
Kedua, Jembatan Permanen. Tetap direncanakan, namun membutuhkan waktu proses penganggaran dan konstruksi yang lebih panjang.
Skema Bantuan Sawah : Empat Kategori Kerusakan
Dinas Pertanian yang turut hadir menjelaskan bahwa data wilayah Pauh sudah masuk tahap verifikasi. Skema bantuan dibagi menjadi empat kategori, yakni Rusak Ringan, Sedang, Berat, dan Hilang/Hanyut.
Pertama, Prosedur. Warga yang sawahnya belum terdata diminta segera mengajukan proposal melalui RT/RW dan Lurah.
Kedua, Bantuan Tambahan. Bagi petani yang beralih profesi sementara, Evi Yandri menyiapkan bantuan pakan dan benih bebek, serta pelatihan memasak dan menjahit bagi kaum ibu.
Peringatan Keras soal Data Huntap: Belajar dari Kasus Pasaman
Terkait Hunian Tetap (Huntap), Evi Yandri memberikan instruksi tegas kepada perangkat kelurahan agar pendataan dilakukan secara akurat dan transparan. Ia merujuk pada kendala pembangunan Huntap di Pasaman tahun 2022 yang macet akibat carut-marut data.
"Masalah di Pasaman bukan karena tidak ada dana, tapi datanya bermasalah sehingga anggaran tidak bisa cair. Jangan sampai ini terjadi di Padang," tegas Evi Yandri.
Ia juga menyarankan, warga yang sudah memperbaiki rumah secara mandiri untuk menyimpan foto kondisi rumah saat rusak parah sebagai bukti autentik bagi tim verifikasi.
Kolaborasi Lintas Kewenangan
Meskipun beberapa infrastruktur merupakan kewenangan Pemerintah Pusat atau Kota Padang, Evi Yandri memastikan akan melakukan koordinasi intensif.
"Saya akan koordinasikan dengan pusat dan kota sampai terlaksana. Namun, bapak dan ibu harus kooperatif. Dukung pembangunan, jangan dipersulit. Jika lingkungan aman dan infrastruktur selesai, masyarakat juga yang untung," pungkasnya.
#Editor : Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment