PADANG, (GemaMedianet.com) | Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, r, merangkul ratusan pengemudi ojek online (ojol) dari komunitas Tim Rajawali Sutomo (TRS) dan URC DOOS dalam kegiatan reses yang digelar di Aula Rumah Dinas Ketua DPRD Sumbar, Sabtu (7/2/2026).
Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan menjadi momentum bagi para "pejuang aspal" untuk menyuarakan perlindungan hukum dan harapan perpindahan kuadran ekonomi melalui keterampilan baru.
Kabar gembira disampaikan Muhidi terkait komitmennya mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Ia mengungkapkan, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk pelatihan UMKM yang dijadwalkan pada April atau Mei 2026.
Pertama, Fokus Pelatihan. Tidak hanya mengajarkan keahlian teknis (skill), tetapi juga mengubah pola pikir (mindset) peserta agar mampu melihat peluang usaha yang lebih luas.
Kedua, Kustomisasi. Materi pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan riil peserta agar benar-benar bermanfaat jangka panjang.
Ketiga, Pesan Sukses: "Sukses dunia itu penting, tapi sukses akhirat itu wajib. Jika ingin sukses, harus ada mentor yang membimbing," pesan Muhidi.
Perjuangkan Regulasi Ojol yang Berkeadilan
Merespons aspirasi terkait kebijakan yang seringkali merugikan pengemudi, Muhidi menegaskan perlunya penyusunan aturan teknis yang lebih berpihak pada kesejahteraan ojol.
“Saya minta aturan-aturannya disusun lengkap. Kita ingin aturan yang adil, karena ojol bekerja siang malam, tapi penghasilannya belum sebanding. Aturan pusat akan kita follow up ke daerah, baik melalui gubernur maupun wali kota,” tegasnya.
Ia juga mengajak para pengemudi yang masih muda dan kuat untuk mulai memikirkan bekal keterampilan masa depan melalui program-program pelatihan yang disediakan pemerintah.
Edukasi Fungsi Legislatif & Mekanisme Anggaran
Dalam kesempatan tersebut, Muhidi juga memberikan "kuliah singkat" mengenai tata kelola pemerintahan agar para pengemudi paham cara mengawal aspirasi mereka.
Pertama, Fungsi DPRD. Legislasi (produk hukum/perda), Anggaran (menyusun APBD), dan Pengawasan.
Kedua, Mekanisme APBD. Menjelaskan bahwa anggaran harus melalui proses panjang mulai dari Musrenbang tingkat RT hingga persetujuan DPRD, sehingga masyarakat harus proaktif sejak level terbawah.
Menutup pertemuan, Ketua DPRD Sumbar mengingatkan para pengemudi ojol untuk tetap memprioritaskan keselamatan di jalan raya. "Jangan ceroboh di jalan. Layani masyarakat dengan baik, karena dengan kepercayaan, insyaallah rezeki akan dimudahkan," pungkasnya.
#Editor: Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment