PADANG, (GemaMedianet.com) | Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menggelar pertemuan reses bersama kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) se-Kecamatan Koto Tangah di Kelurahan Koto Pulai, Minggu (8/2/2026).
Selain menyerap aspirasi, pertemuan ini menjadi ruang edukasi bagi masyarakat terkait tata cara pengusulan pembangunan yang efektif dan akuntabel.
Muhidi memberikan penekanan khusus pada aspek administrasi dalam pengusulan infrastruktur jalan. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak hanya sekadar mengusulkan, tetapi harus melengkapi dokumen secara teknis agar tidak terkendala saat pelaksanaan.
Pertama, Kelengkapan Dokumen, yakni Proposal wajib mencantumkan nama jalan, alamat RT/RW yang jelas, serta ukuran lebar dan panjang jalan secara akurat.
Kedua, Rincian Anggaran. Harus mencakup estimasi biaya perencanaan hingga kewajiban pajak.
Ketiga, Tujuan. "Kalau usulan lengkap, maka saat pengerjaan bisa dilaksanakan secara maksimal dan tidak bermasalah di kemudian hari," tegas Muhidi.
Ia juga mengklarifikasi, bahwa bantuan dari tingkat provinsi bersifat kolektif untuk kepentingan umum, sedangkan bantuan yang bersifat pribadi atau individu merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Membangun Pola Pikir Kolektif dan Spiritual
Di hadapan ratusan kader, Muhidi mengajak masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai kebersamaan dalam membangun daerah. Ia menekankan, bahwa kebahagiaan sejati diraih saat seseorang mampu memberikan manfaat bagi orang banyak.
Selain itu, ia membagikan 4 kunci kesuksesan bagi seorang Muslim dalam menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat.
Pertama, Ilmu. Sebagai landasan dalam bertindak. Kedua, Keterampilan (Skill). Kemampuan teknis untuk bekerja. Ketiga, Kejujuran dan Kepercayaan. Fondasi integritas dalam bermasyarakat. Keempat, Kesungguhan (Man Jadda Wajada). Fokus dan konsisten dalam setiap usaha.
Skala Prioritas : Daerah Terdampak Bencana
Menutup dialog, Ketua DPRD Sumbar memastikan seluruh aspirasi yang masuk akan dipilah berdasarkan kewenangan dan ketersediaan anggaran.
Namun, ia memberikan catatan bahwa wilayah yang masuk dalam kategori rawan dan terdampak bencana akan diposisikan sebagai prioritas utama dalam perencanaan anggaran provinsi.
"Aspirasi akan kita tindak lanjuti sesuai skala prioritas, terutama bagi daerah-daerah yang membutuhkan penanganan darurat pascabencana," pungkasnya.
#Editor : Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment