AGAM, (GemaMedianet.com) | Kasus dugaan keracunan massal akibat program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menyita perhatian publik. Pasalnya, jumlah korban kini melonjak menjadi 86 orang. Mereka terdiri dari murid sekolah, guru, hingga orangtua.
Menyikapi kondisi itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam resmi menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB), Kamis (3/10/2025).
Berdasarkan data terbaru yang dirilis melalui laman resmi Diskominfo Agam, korban keracunan massal itu terdiri dari 57 murid sekolah, 6 guru 2 orangtua murid, dan 21 orang lainnya yang mengalami gejala, namun belum sempat melapor secara resmi ke fasilitas kesehatan.
Total distribusi makanan yang menjadi dugaan pemicu keracunan massal itu mencapai 2.669 porsi. Makanan disalurkan ke 27 sekolah melalui dapur umum yang berlokasi di Nagari Kampung Tangah.
Bupati Agam Pastikan Perketat Pengawasan Program MBG
Bupati Agam, Ir. H. Benni Warlis, MM Dt. Tan Batuah, menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia memastikan pemerintah daerah akan bertindak tegas terhadap pihak penyelenggara MBG yang melanggar aturan.
“Semua perizinan harus dipenuhi oleh penyelenggara. Jika ada usaha yang tidak memiliki izin resmi, maka akan langsung dihentikan. Kita berkepentingan melindungi masyarakat kita dari bahaya,” tegas Bupati Benni Warlis.
Pernyataan ini menjadi sinyal, bahwa Pemkab Agam mulai memperketat pengawasan program MBG, yang belakangan justru memicu masalah kesehatan serius.
Pemkab Ambil Langkah Penanganan Darurat
Dengan status KLB, Pemkab menginstruksikan langkah cepat dan terkoordinasi. Diantaranya, Puskesmas Manggopoh ditetapkan sebagai posko utama penanganan.
Kemudian, masyarakat yang mengalami gejala seperti mual, muntah, pusing, hingga diare diminta segera mendatangi puskesmas maupun rumah sakit terdekat.
Terakhir, seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh Pemkab Agam melalui SK KLB yang telah diterbitkan.
Hal ini diharapkan dapat memberikan rasa tenang kepada masyarakat, mengingat sebagian besar korban adalah pelajar sekolah dasar yang seharusnya mendapat perlindungan penuh.
Warga Harapkan Ada Evaluasi Besar
Di tengah penanganan darurat, keresahan masyarakat semakin nyata. Orangtua siswa mempertanyakan sejauh mana standar kebersihan dan pengawasan makanan dalam program MBG benar-benar dijalankan.
Fakta bahwa makanan didistribusikan dalam jumlah besar dari satu dapur umum ke puluhan sekolah menimbulkan pertanyaan besar soal rantai distribusi, kualitas bahan makanan, dan pengawasan medis.
“Anak-anak kami seharusnya sehat dengan program ini, bukan malah sakit. Kami berharap ada evaluasi besar-besaran,” keluh seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya.
Dua Tugas Besar Pemkab
Kasus ini membuka diskusi serius tentang implementasi program MBG. Di satu sisi, program ini digadang-gadangkan untuk meningkatkan gizi anak sekolah. Namun di sisi lain, jika pengawasan tidak ketat, risiko keracunan massal justru bisa berulang.
Pemerintah daerah kini dihadapkan pada dua tugas besar: menangani korban yang sudah terpapar, serta memastikan agar tragedi serupa tidak terulang.
Dengan meningkatnya jumlah korban hingga puluhan orang, publik menunggu langkah konkrit Pemkab Agam dan aparat terkait. Akankah ada investigasi mendalam hingga ke ranah hukum, atau kasus ini hanya berhenti pada sekadar penanganan medis?
Satu hal yang jelas, status KLB adalah peringatan keras bahwa sistem distribusi makanan sekolah harus segera diperbaiki, sebelum ada korban berikutnya.
(do)
0 comments:
Post a Comment