SOLSEL, (GemaMedianet.com) | Kalangan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tampak mulai geram mengetahui APBD Sumbar Tahun 2022 bersisa alias nongkrong hingga sebesar Rp.1,3 Triliun lebih.
Kondisi itu justeru terjadi di sisa waktu yang kasip, untuk merealisasikannya, hanya tinggal 10 hari ke depan.
Anggota DPRD Sumbar asal Fraksi Gerindra, Mario Syahjohan menyebutkan, data per tanggal 14 Desember, dari Rp6,639 Triliun total APBD Sumbar 2022 yang mampu dibelanjakan baru sebanyak Rp5,241 Triliun. Sedangkan yang belum direalisasikan mencapai Rp1,397 Triliun.
"Ini angka yang sangat besar. Jika menjadi Silpa (Sisa Lebih Penghitungan Anggaran), maka angka ini mencatat sejarah dari Silpa APBD 2021 sebesar Rp.483 Miliar, yang juga merupakan Silpa terbesar sejak 10 tahun terakhir," kata Tokoh Milenial yang konsen dengan mottonya "Membangun dari pinggiran" ini kepada GemaMedianet.com, Jum'at (16/12/2022).
Sementara di sisi lain, sebut Mario, masyarakat Sumbar saat ini justeru berharap banyak untuk mendapatkan program dan stimulan dari APBD guna mendongkrak perekonomian mereka.
Tak tanggung-tanggung Anggota DPRD Sumbar asal Fraksi Gerindra, Mario Syahjohan meminta gubernur agar segera mengevaluasi dan mencopot kepala dinas (kadis) yang tidak mampu dalam pencapaian serapan anggaran.
BACA JUGA : Banggar DPRD Sumbar Sepakat Honor Guru Honorer dan TPP ASN Pemprov Dinaikkan
Kendati demikian, Anggota DPRD Sumbar asal Daerah Pemilihan (Dapil) VII meliputi Kabupaten Solok Selatan (Solsel), Kota Solok dan Kabupaten Solok ini juga memberikan salah satu solusi ke depan untuk menekan Silpa di APBD Sumbar 2023 mendatang.
Di 2023, lanjut Mario, DPRD mengajak gubernur agar meninjau langsung kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak maksimal.
Pasalnya, untuk tahun 2023 telah dianggarkan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sangat luar biasa untuk meningkatkan kinerja OPD.
BACA JUGA : Peringatan HUT Provinsi Sumatera Barat ke-77, Ini Harapan dan Pandangan Mario Syahjohan
Dengan adanya TPP ini, maka penghasilan yang didapatkan PNS akan makin besar. Sebab, selain gaji pokok, saat ini PNS baik di pusat maupun di daerah juga mendapatkan berbagai macam tunjangan yang nilainya cukup besar.
"Ini harus berbanding lurus dengan kinerja OPD, karena sebagai sebuah tim harus benar-benar memantaskan diri layak tidak untuk menerima TPP. Karena dengan kepantasan atau kelayakan tersebutlah, TPP yang kita terima akan dapat mendatangkan barokah dan kebaikan bagi kehidupan kita dan keluarga," tandas Mario.
(mz)
0 comments:
Posting Komentar