PADANG, (GemaMedianet.com) l Meski pekerjaan rehab rumah tak layak huni (RTLH) di Rimbo Tarok Kelurahan Gunung Sarik Kecamatan Kuranji telah dinyatakan selesai oleh satuan kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Padang.
Sayang, hingga awal tahun 2022 paket pekerjaan dengan pagu Rp883.899.665,00 yang dimenangkan oleh CV Lionie Chaniago dengan tawaran lebih dari 25 persen sebesar Rp631.868.380,65 masih berlanjut dan realisasinya terkesan masih jauh dari harapan.
Kondisi itu terlihat dari sejumlah unit yang dikerjakan kontraktor pelaksana di kawasan tersebut, beberapanya menurut warga justeru tak memberi banyak manfaat bagi mereka sebagai penerima manfaat rehab rumah tak layak huni tersebut.
Ada rehab rumah yang setiap hujan pemiliknya merasa was-was, dan dibalut kecemasan. Hasil rehab rumah 3x3 meter itu menanggung, karena dinding rumah yang terbuat dari bahan bata itu tak selesai hingga ke bagian atap. Kegiatan yang diduga lemah pengawasan ini, menyisakan ruang lebih kurang satu meter di bagian kiri-kanannya, sehingga memberi ruang bagi air hujan untuk masuk.
Ada lagi warga yang merasakan pengap, karena sirkulasi udara yang tak mendukung. Hasil rumah yang direhab hanya memiliki satu jendela. Bahkan, kondisi dalam rumah tersebut juga terlihat plong tanpa ada sekat-sekat ruangan. Bahkan, material kayunya diragukan kualitasnya karena di sana-sini telah banyak yang pecah-pecah.
"Saya membayangkan hasil bedah rumah tak layak huni itu menjadi rumah layak huni. Sayang tak sesuai harapan, meski bedah rumah tak layak huni telah diplot senilai Rp25 Juta berdasarkan usulan dari Pokir Pak Zalmadi. Rumah yang dibangun semi permanen, namun kondisinya hanya ruang lepas tanpa sekat-sekat. Hanya ada satu pintu masuk, tanpa kamar dan WC. Rumah ini juga tanpa jendela yang memadai, sehingga rumah yang direhab membuat saya dan keluarga tambah susah," ujar salah seorang warga penerima manfaat bedah rumah lainnya, Jamri.
Oleh karena itu Jendrial sempat menyampaikan permintaan memindahkan pintu rumahnya ke sisi kanan. Namun hal itu tidak pula dipenuhi oleh pekerjaan, dengan alasan tidak ada lagi dana.
"Hasil rehab rumah seperti ini jelas sangat mengecewakan masyarakat," tuturnya.
Terkait hal itu, Kepala DPRKP Kota Padang melalui Kabid Perumahan Masdalila menyatakan, jika dilihat dari RAB yang ada memang hasilnya sudah sesuai, dan kondisinya seperti terlihat sekarang di lapangan.
Begitu juga dengan nilai yang dipatok untuk rehab rumah tak layak huni bagi pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kota Padang, Zalmadi adalah sebesar Rp25 juta per unit.
"25 juta itu setelah dipotong pajak, perencanaan dan pengawasan menjadi berkisar 18-19 juta per unit," katanya.
Oleh karena itu, sebutnya, rehab rumah tak layak huni ini sesuai RAB memang dikerjakan setengah permanen.
Kalau untuk rumah Apriyola, sebenarnya telah sesuai dengan volumenya. Hanya tinggal menyelesaikan sejumlah item saja.
"Itu hanya tinggal menyelesaikan dinding di bagian atas saja," kata Masdalila yang mengaku punya saudara berprofesi wartawan ini.
Yang jelas, pihaknya saat ini tengah menunggu audit dari inspektorat.
"Jika memang nantinya setelah dicek ada kekurangan atau kelebihan kita siap untuk memprosesnya," ujar Masdalila yang didampingi Inggis, Kasi Penyediaan Rumah Bidang Perumahan DPRP Kota Padang.
Ditambahkan Inggis, pihaknya memang tidak bisa membantu untuk sekat dan sebagainya seperti program bedah rumah di BAZNAS, karena memang dananya tidak cukup.
"Dari berbagai kondisi yang ada sejak dimulainya program rehab rumah ini memang terus kita lakukan analisa dan perbaikan. Ke depan, kegiatan rehab rumah seperti ini akan terus dievaluasi," katanya.
BACA JUGA : Mario Syah johan : Jangan Asal-asalan Tetapkan Pemenang Tender
Di tempat terpisah, Kontraktor Pelaksana CV Lionie Chaniago, Rio juga menyebut, paket pekerjaan yang dimenangkan oleh perusahaannya sudah dikerjakan sesuai dengan RAB, dan hasilnya telah laporkan ke Dinas DPRKP
"Meski demikian, jika nantinya ada pemeriksaan tim inspektorat atau BPK menemukan adanya kejanggalan dan temuan, kami siap ganti uang," ungkap Rio melalui telepon selulernya kepada media ini.
Sementara Pengamat Konstruksi Dharma, ST menilai, pemenang tender Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat RLTH Paket 1 dengan lokasi pekerjaan Kelurahan Sungai Sapih, Kalumbuk, Lubuk Lintah, Pasa Ambacang, Korong Gadang, Kuranji, Gunung Sarik, Kapalo Koto, Pauh sepengetahuannya merupakan pemenang lewat tawaran di bawah 80 persen.
Dia menggarisbawahi, sudah bukan rahasia lagi, banyaknya persoalan pekerjaan konstruksi selama ini berawal dari penawaran terendah dari HPS Harga perkiraan sendiri).
"Tahun 2021 faktanya sudah membuktikan, banyak pekerjaan konstruksi bermasalah dan itu berawal dari penawaran terendah," tukasnya. (mz)
0 comments:
Posting Komentar