SOLOK SELATAN, (GemaMedianet.com) | Sepanjang tahun 2021 ini tak sedikit proyek pembangunan fisik di kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengundang sorotan dari masyarakat. Tak hanya proyek dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Tak salah jika Anggota Komisi IV Bidang Pembangunan DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Mario Syah Johan mengaku miris dengan hasil pengelolaan dan pelaksanaan proyek pembangunan fisik akhir-akhir ini, terutama di jelang akhir tahun.
Apalagi sejak awal, wakil rakyat milenial ini telah mengingatkan pemerintah untuk lebih serius mengelola proyek pembangunan fisik yang notabene berasal dari uang rakyat.
"Kita dari DPRD Provinsi Sumatera Barat, terutama Komisi IV yang membidangi pembangunan dari awal sudah sampaikan, bahwa akibat tawaran terlalu rendah akan berakibat kepada kualitas pekerjaan," kata wakil rakyat asal Partai Gerindra ini kepada GemaMedianet.com melalui pesan WhatsApp-nya, Selasa (14/12/2021).
Tak hanya soal penawaran terendah, Anggota DPRD asal daerah pemilihan (dapil) VII meliputi Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok dan Kabupaten Solok in menekankan, bahwa waktu pelaksanaan juga harus jadi pertimbangan.
Pasalnya, dari beberapa hasil kunjungan Komisi IV DPRD Sumbar baik menindaklanjuti laporan masyarakat maupun inspeksi mendadak (sidak), masih banyak persoalan mutu dan kualitas proyek pembangunan fisik yang ditemukan di lapangan bermuara pada penawaran terendah dan waktu pelaksanaan.
Bahkan, beberapa informasi yang diterima bahwa munculnya banyak persoalan di sejumlah proyek pembangunan fisik itu berawal dari penawaran terendah yang cukup gila-gilaan, hingga terjun 32 persen.
BACA JUGA : Proyek Jembatan Rp8 Miliar Belum Dimulai, Yolly Hirlandes : Tunggu Pesanan Rangka Baja Datang
Makanya, lanjut Mario, banyak pekerjaan yang tidak selesai, kena denda, putus kontrak dan segala macam persoalan.
"Ini semestinya jadi pembelajaran untuk panitia tender, karena masih banyak pula pembangunan fisik yang lain akan dibiayai," tegas Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar ini.
BACA JUGA : Proyek Terbesar di Solok Selatan Tak Juga Dikerjakan, Mario Syah Johan : Ini Sangat Merugikan Masyarakat
Oleh karena itu, Mario meminta panitia tender ke depan jangan terkesan asal-asal dalam menetapkan calon pemenang tender. Perlu diingat lagi, anggaran yang digunakan itu adalah uang rakyat.
"Tanamkan mindset bahwa sumber seluruh pembiayaan dari pekerjaan tersebut adalah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang notabene berasal dari uang rakyat, karenanya mutu dan kualitas tentunya jadi prioritas utama," tukas Mario. (mz)
0 comments:
Posting Komentar