PASAMANBARAT, (GemaMedianet.com) — Berbagai potensi dalam pengembangan strategi kemajuan perekonomian di Sumatera Barat masa datang, salah satunya berasal Pelabuhan Teluk Tapang. Pelabuhan ini berpotensi dalam pertumbuhan aktifitas ekonomi baru wilayah bagian barat pesisir Sumatera.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit disela - sela kunjungan rombongan Tim Koordinasi Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Dr.Ridwan Djamaluddin, MSc dengan beberapa kementerian terkait di Pelabuhan Teluk Tapang, Nagari Air Bangis kecamatan Sungai Beremas Pasaman Barat, Selasa (4/8/2020).
Turut mendampingi Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Pelayaran Kemenko Marves Djoko Hartoyo, Direktur Pembanguanan Jalan Kemen PUPR Ir. Herry Vaza M.Sc Eng Ph, Yudhi Adhi Purnama, Kabid Pemanfaatan Pembangunan Kemenko Perekonomian Aries Wibowo, ST, M.Sc, Kasubdit Pelayanan Jasa Dan Usaha Pelabuhan Kemenhub dan beberapa OPD di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar dan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pemkab Pasbar).
Dijelaskan Wagub Sumbar, pembangunan Teluk Tapang sudah dimulai sejak kepemimpinan Gubernur Gamawan Fauzi tahun 2006, 2007, 2008 dengan perencanaan dokumen dari studi Kelayakan, Rencana Induk Proyek (RIP), Detail Engineering Design (DED), Amdal oleh Pemkab Pasaman Barat.
Baca Juga : Tim Kemenko Marves Kunjungi Pelabuhan Teluk Tapang Sumbar
Selanjutnya, pembangunan dalam pekerjaan fisik dimulai secara bertahap pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dengan nilai Rp.231,2 Miliar.
Selanjutnya, pembangunan dalam pekerjaan fisik dimulai secara bertahap pada tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 dengan nilai Rp.231,2 Miliar.
"Pembangunan dermaga Teluk Tapang ini kemudian berlanjut secara berkesinambungan dari Gubernur Gamawan Fauzi ke Gubernur Irwan Prayitno di kepemimpinan awal 2010-2015. Meski sempat terhenti, namun saat ini kita mulai lagi dengan ada Reviu RIP oleh Kementerian Perhubungan pada tahun 2019," ungkap Nasrul Abit.
Wagub juga menambahkan, tahun 2020 seizin Gubernur Irwan Prayitno dengan melakukan pendekatan Kemenko Marves dan berkoordinasi dengan Kemenhub melakukan Riview DED 2020 untuk pembangunan fasilitas darat seperti gudang, gedung kantor, lapangan penumpukan dan parkiran.
Pasalnya, ada kebutuhan lahan pelabuhan seluas 12,15 Ha, yang merupakan hutan produksi pinjam pakai dari Kementerian Linhkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor surat 050/079/Bappeda-2020, tanggal 7 Februari 2020, dan telah dibalas KLHK dengan surat nomor S.177/III/PPKH/PLAND
/2/2020 tanggal 2 Juni 2020.
"Tinggal Kementerian Perhubungan menyurati KLHK untuk mendapat surat dimaksud," ujarnya.
Nasrul Abit juga mengatakan dari hasil rapat bersama Kemenko Maritim bersama OPD terkait Pemprov Sumbar di Jakarta tanggal 8 Juli 2020, bahwa akses jalan ke pelabuhan akan diselesaikan pada anggaran 2021 melalui anggaran Kemenko Maritim oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional.
"Pelabuhan Teluk Tapang sesuai KP.432 tahun 2017 merupakan pelabuhan dengan hirarki sebagai Pelabuhan Pengumpul yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan /atau barang serta angkutan penyebrangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi," katanya.
Wagub Nasrul Abit optimis ke depan kehadiran Teluk Tapang akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Sumbar, terutama untuk peningkatan ekspor menuju pasar dunia yang saat ini sedang melambat.
"Pelabuhan Teluk Tapang nantinya bersama Pelabuhan Teluk Bayur Padang, Pelabuhan Labuhan Bajau Mentawai dengan Stakeholders yang lain dan para Pengusaha CPO tentang Sumatera Barat menuju ekspor 5 juta ton CPO per tahun ke pasar dunia. Begitu juga potensi Batu Besi, perikanan dan lain-lain di kawasan pesisir Pasaman Barat, pesisir Sumatera Utara Teluk Tapang dengan lokasi yang amat strategis dapat menjadi penyangga aktifitas ekonomi pelabuhan yang handal," ungkapnya.
Wagub Sumbar Nasrul Abit berharap agar pembangunan segera mungkin bisa dioperasikan, sehingga permasalahan baik kabupaten maupun Provinsi Sumbar tidak ada lagi.
“Bagaimana Kemenhub, KemenPUPR, KemenLHK dan K/L lain bisa perbaikan jalan, perbaikan pelabuhan/ dermaga ini diselesaikan, tentunya di bawah Koordinasi Kemenko Marves,” ujarnya. (bhss)
0 comments:
Posting Komentar