PADANG, (GemaMedianet.com) — Wabah Pandemi Corona Virus Disease atau Covid-19 yang berdampak pada ekonomi masyarakat mendapat perhatian dari Komisi V DPRD Sumbar yang membidangi kesejahteraan rakyat.
Bentuk keprihatinan itu ditandai dengan digelarnya rapat kerja dengan mitra terkait sebagai bagian dari pengawasan terhadap pelaksanaan percepatan penanganan ekonomi dampak Covid-19 di ruangan Rapat Bamus gedung DPRD setempat, Selasa (7/4/2020).
Rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V, Muchlis Yusuf Abit itu diikuti Kepala Dinas Sosial Sumatera Barat Jumadi dan sejumlah anggota Komisi V.
Mukhlis Yusuf Abit dikesempatan itu mengungkapkan keprihatinannya terkait kondisi masyarakat Sumatera Barat yang terdampak akibat pandemi Covid-19.
"Mereka yang selama ini hidupnya masih sulit dan tak ber kecukupan, bebannya kian bertambah di masa Covid-19. Mereka yang selama ini bekerja, terpaksa kehilangan mata pencaharian. Dengan kondisi demikian bertambahlah orang miskin baru di Sumbar," ungkap politisi Partai Gerindra mengawali rapat kerja tersebut.
Untuk itu Komisi V meminta pemerintah provinsi bekerja sama dengan kabupaten dan kota membantu seluruh warga yang terkena dampak Covid – 19.
Meski demikian, Yusuf Abit mengingatkan Dinas Sosial (Dinsos) Sumbar agar memberikan bantuan harus jelas, terukur, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang memang berhak menerima bantuan.
"Jadi, targetnya itu benar-benar masyarakat yang terkena dampak langsung,” tegasnya.
Oleh karena itu masyarakat yang akan diberi bantuan, sebutnya, bukan saja yang tergolong dalam program keluarga harapan (PKH), karena mereka sudah memiliki bantuan tersendiri.
“Memang kemungkinan ada dari mereka yang masuk, tapi belum tentu semuanya,” ujarnya.
Senada, Anggota Komisi V Novrizon juga meminta Dinas Sosial untuk data penerima bantuan dampak Covid harus jelas dan terukur.
"Jika perlu mana data Pemda dan mana data DPRD harus disesuaikan alias adu data. Sehingga data DPRD itu oke dari Dinas Sosial," tantang Novrizon yang mengaku cukup merasakan asam garam tumpang tindihnya data yang berkaitan dengan bantuan terhadap masyarakat.
Sementara H. Maigus Nasir mengatakan, ada golongan masyarakat yang selama ini termasuk mampu, namun akibat Covid-19 di Sumbar menjadi kesulitan mata pencarian mereka, sehingga perlu diberi bantuan. Contohnya, tukang ojek, pedagang asongan, pedagan kecil, dan banyak yang lainnya.
“Jadi kita berharap jangan terpaku sama data PKH, tapi betul-betul kepada masyarakat yang terkena itu,” ujar Maigus Nasir.
Dijelaskan juga Daswippetra Dt. MJJ Alam untuk mencegah agar tidak ada masyarakat yang komplain karena tidak menerima bantuan. Pemprov juga diminta tidak kaku dengan data yang ada, sebab dampak corona melahirkan orang miskin baru yang sebelumnya tidak ada dalam pendataan. Sebelumnya Pemprov berencana memberikan bantuan kepada kepada 359.910 jiwa masyarakat yang terdampak Covid-19 di Sumbar. Angka itu didapat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kabupaten dan kota.
Daswippetra beharap data digunakan Dinas Sosial memang data yang akurat terhadap terdampak corona seperti sekarang, pemprov diminta berpatokan kepada laporan dari masing-masing wali nagari atau kelurahan.
“Data itu tidak bisa berlaku, itu dipakai saat standar negara sepertu biasanya. Bisa jadi lebih dari itu angkanya, yang dipakai saat ini berdasarkan laporan wali nagari dan kelurahan,” katanya.
Daswippetra mengatakan dalam data itu bisa saja termasuk keluarga PKH padahal dia telah memiliki bantuan tersendiri. Sementara corona mengakibatkan adanya orang miskin baru yang tidak ada dalam data tersebut, sehingga bantuan bisa saja salah sasaran nantinya.
Seperti diketahui, dari Rp500 juta bantuan bagi masyarakat terdampak Covid 19 yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD Sumbar tersebut, datanya disari sebesar 15 persen dari data non Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
0 comments:
Posting Komentar