18 January 2020

Pejuang Politik Masyarakat, Desrio Putra Jaring Aspirasi Warga Purus di Reses Pertama Tahun 2020


PADANG, (GemaMedianet.com— Memanfaatkan masa reses pertama tahun 2020, sebanyak 65 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), turun ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing guna menampung aspirasi dari konstituennya mulai 18-21Januari 2020.

Tak terkecuali Desrio Putra, Anggota DPRD yang berasal dari Dapil Padang ini mengawali masa resesnya dengan menjemput aspirasi masyarakat di Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Sabtu (18/1/2020).

Kedatangan Anggota DPRD asal Partai Gerindra di lokasi Taman Cimpago tersebut juga diikuti Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Yosmeri, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sumbar Akhiruddin beserta Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Sirdany.

Kehadiran rombongan disambut hangat Camat Padang Barat, Eri Sanjaya bersama Lurah Purus Fakhrul Rahmad, Kapolsek diwakili Babin Kamtibmas, Ketua LPM, RW dan RT, Bundo Kanduang, Majelis Taklim, dan warga Purus.

Desrio Putra di kesempatan itu menyampaikan, masa reses merupakan bagian dari tugas dari anggota DPRD untuk berkomunikasi dua arah dengan seluruh masyarakat atau konstituennya untuk menjemput aspirasi di Dapil.

"Dengan tugas yang diamanahkan konstitusi sesuai Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, maka kita sebagai wakil rakyat berkomitmen menjemput aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya," klaim Desrio Putra sebagai pejuang politik masyarakat.

Dijelaskan, berbagai masukan dan harapan seluruh masyarakat di lingkungan masing-masing dari Dapil akan digunakan dan diperjuangkan dalam rapat koordinasi pembangunan (Rakorbang) yang tidak berapa lama digelar mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi. 

"Apa yang menjadi masukan dan harapan masyarakat akan diperjuangkan sesuai dengan skala prioritas, dan tingkatannya, Mana program dan bantuan yang perlu diperjuangkan di tingkat kota dan mana yang diperjuangkan di tingkat provinsi," terangnya.

Desrio menambahkan, beberapa program dan bantuan yang berasal dari aspirasi masyarakat itu ada nantinya yang langsung di dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi.

Dan ada yang disalurkan melalui bantuan keuangan khusus (BKK) dari provinsi ke kota/kabupaten, seperti pembangunan kantor dan mobiler kelurahan/kecamatan. Termasuk drainase dan jalan lingkungan, karena sarana itu merupakan milik atau wilayah kota/kabupaten.

Ia mencontohkan persoalan banjir di setiap kawasan di Kota Padang, meski sebenarnya itu merupakan genangan ketika hari hujan. Namun karena surutnya bisa satu atau dua jam, tentu cukup merepotkan masyarakat, apalagi jika sampai masuk ke dalam rumah.

"Persoalan ini seperti di kawasan Jati, meski sudah ada Banda Bakali, namun kawasan sekitar tetap saja digenangi air ketika hujan. Kenapa masih terjadi ? Hal itu kemungkinan dipengaruhi sistim yang tidak berjalan, bisa karena outlet atau daya tampung air. Apalagi, Padang hingga saat ini masih belum punya Master Plan Banjir. Oleh karena ini merupakan persoalan bersama, maka kami sudah mengusulkan perencanaannya (DED Lingkungan) masuk di APBD Tahun 2020, namun karena belum ada kegiatan perencanaannya baru masuk di tahun berikutnya," ujarnya.

Mengakhiri sambutannya, Desrio berharap masyarakat dapat menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dan harapannya.  Untuk selanjutnya bakal ditindaklanjuti dan diperjuangkan.

'Banyak potensi-potensi yang harus kita dorong untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang akan menjadi perjuangan wakil rakyat," tukasnya. (uki) 

0 komentar:

Post a Comment

Advertisement

loading...


eqmap

Iklan

TwitterFacebookGoogle PlusInstagramRSS FeedEmail

Statistic Views

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN IKW RI

IKLAN

IKLAN

IKLAN

IKLAN

Ekonomi Bisnis

IKLAN

Terkini

IKLAN

FACEBOOK - TWEETER

INFO GEMPA

KARIR