PADANG, (GemaMedianet.com) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mencatat hingga saat ini belum terlihat adanya evaluasi terhadap capaian target kinerja RPJMD Sumbar Tahun 2016-2021, dan skala prioritas target di sisa masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar yang akan berakhir pada bulan Februari 2021.
Penegasan itu disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Supardi dalam rapat paripurna penyampaian laporan reses anggota DPRD Sumbar dan penutupan masa persidangan ketiga tahun 2019, Selasa (31/12/2019).
Ketua DPRD Sumbar menyebutkan, sebagai refleksi pelaksanaan pemerintahan tahun 2019, DPRD Sumbar memberikan empat catatan strategis.
Diantaranya, pertama, tahun 2020, merupakan periodesasi terakhir masa jabatan Gubernur Sumatera Barat yang akan berakhir pada bulan Februari 2021, akan tetapi sampai saat ini belum ada evaluasi yang menyeluruh terhadap capaian target kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
"Belum adanya evaluasi tersebut, sehingga tidak diketahui sampai sejaumana target-target yang telah dicapai, dan target mana yang perlu mendapat prioritas di sisa masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, hingga saat ini belum," ungkap Supardi.
Kedua, lanjut Supardi, sejalan dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Daerah dinilai tidak konsisten dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), banyak tidak sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
"Kondisi ini tentu akan berdampak terhadap capaian akhir target kinerja RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021," terangnya.
Supardi melanjutkan, ketiga, pada sisa masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, DPRD merekomendasikan untuk dapat memberikan prioritas terhadap program prioritas pembangunan daerah.
"Kegiatan strategis yang tidak sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, sebaiknya ditunda pelaksanannya," ujarnya.
Terakhir, sebut Supardi, koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, DPRD dan Forkopimda, dirasakan masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.
Ke depan, DPRD berharap permasalahan koordinasi dan harmonisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ini perlu menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Supardi menambahkan, beberapa catatan yang disampaikan DPRD pada kesempatan ini sebagai refleksi atas pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan kewenangan DPRD.
"Sekaligus merupakan refleksi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2019," tukas Politisi Partai Gerindra ini. (uki)
0 comments:
Posting Komentar