PADANG, (GemaMedianet.com) | Skala kerusakan infrastruktur akibat rentetan bencana di Sumatera Barat (Sumbar) menuntut keseriusan penganggaran yang luar biasa. Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Doni Harsiva Yandra, menegaskan bahwa APBD 2027 harus menjadi instrumen utama dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Ranah Minang.
Hal tersebut ditegaskan Doni dalam rapat kerja maraton Komisi IV bersama BPBD, Bappeda, Dinas BMCKTR, Dinas SDABK, serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Senin (11/5/2026).
Berdasarkan data yang dihimpun, total kebutuhan anggaran penanganan pascabencana di Sumbar mencapai angka fantastis, yakni Rp17,9 Triliun. Anggaran jumbo ini mencakup pemulihan jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota, jembatan, normalisasi sungai, hingga perbaikan jaringan irigasi yang hancur.
"Anggaran pusat memang kita dorong, namun Pemerintah Provinsi juga harus mengoptimalkan penganggaran melalui APBD 2027. Jangan sampai daerah kehilangan momentum pemulihan karena tidak siap secara anggaran," tegas Doni Harsiva Yandra.
DED Jadi Kunci Jemput Bola Anggaran Pusat
Doni menyoroti bahwa kendala seringkali muncul pada kesiapan dokumen teknis. Banyak pekerjaan infrastruktur yang pembiayaannya berasal dari pusat, namun daerah gagal mengeksekusi karena tidak menyiapkan dokumen pendukung yang matang.
"OPD terkait harus segera menyiapkan Detail Engineering Design (DED). Kesiapan dokumen teknis ini adalah syarat mutlak agar bantuan pusat bisa segera mengucur. Kita tidak ingin anggaran yang sudah di depan mata batal hanya karena administrasi teknis kita lambat," ujar politisi tersebut.
Ia juga meminta agar skema Transfer ke Daerah (TKD) dikelola secara efektif dan terarah. Seluruh usulan dari pemerintah kabupaten dan kota harus disinkronkan ke dalam Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), terutama untuk sektor-sektor yang berdampak langsung pada ekonomi rakyat seperti irigasi dan lahan pertanian.
Sinergi Balai dan Daerah
Mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan, Doni meminta koordinasi dengan balai-balai teknis di Sumbar (BPJN dan BWS) lebih diintensifkan. Sinergi ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih pengerjaan dan memastikan seluruh ruas jalan serta sungai yang terdampak mendapatkan penanganan yang proporsional.
"Sektor yang paling terdampak saat ini adalah jalan, sungai, dan irigasi. Jika ketiga ini tidak segera pulih, maka pemulihan ekonomi masyarakat akan berjalan sangat lambat. Kita dorong sinergisitas total seluruh sektor," tutup Doni. (mrh/gmn)
#Editor: RS Khadiva
0 comments:
Post a Comment