JAKARTA, (GemaMedianet.com) | Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, menekankan pentingnya prinsip clean and good governance dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disampaikan usai menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan DKI Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Dalam kegiatan yang juga dihadiri Gubernur Sumbar Mahyeldi tersebut, Muhidi menegaskan komitmen DPRD untuk memperkuat fungsi pengawasan guna memastikan transparansi anggaran.
DPRD menyoroti bahwa tahun 2025 merupakan masa transisi yang berat bagi Sumatera Barat. Selain evaluasi RPJMD 2021–2026, Sumbar dihadapkan pada bencana hidrometeorologi yang melanda 16 kabupaten/kota.
Tekanan fiskal juga meningkat akibat kebijakan efisiensi pusat melalui Inpres No. 1 Tahun 2025 serta pengurangan dana transfer ke daerah.
"Pemeriksaan BPK harus menjadi momentum perbaikan tata kelola, terutama agar penggunaan anggaran tepat sasaran di tengah tekanan fiskal," ujar Muhidi.
Meskipun menghadapi tantangan berat, DPRD mencatat beberapa indikator positif, antara lain Kemiskinan, Turun dari 5,42% (2024) menjadi 5,31% (2025). Lalu, Pengangguran, Menurun dari 5,69% menjadi 5,52%.
Namun, pertumbuhan ekonomi Sumbar mengalami perlambatan signifikan dari 4,36% ke 3,37%. Hal ini dipicu oleh kerusakan infrastruktur ekonomi pascabencana yang menghambat produktivitas daerah.
Gubernur Mahyeldi menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk kooperatif dalam proses audit.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK secara serius sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan yang bersih,” tegasnya.
Kegiatan entry meeting ini dipimpin oleh Anggota V BPK RI selaku Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Bobby Adhityo Rizaldi, dan dihadiri sejumlah pejabat pusat dan daerah, termasuk pimpinan DPR RI, kepala daerah, serta pimpinan DPRD dari berbagai provinsi. (rsd)
#Editor: Marzuki RH
0 comments:
Post a Comment