PADANG, (GemaMedianet.com) | Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, dikunjungi oleh wakil rakyat tingkat provinsi. Wakil Ketua DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman, hadir menjemput aspirasi warga dalam agenda Reses Masa Persidangan Kedua tahun 2026 di Kantor Lurah Koto Lalang, Senin (2/2/2026).
Ketua Forum Nagari Koto Lalang, Maulana, menyampaikan antusiasme warga atas kunjungan perdana ini. "Biasanya hanya DPRD kota yang datang. Kami berharap kehadiran tingkat provinsi ini membawa perubahan besar bagi irigasi dan ekonomi kami," ujarnya.
Di kesempatan itu, Masyarakat Koto Lalang yang mayoritas bertani dan berdagang kecil menyampaikan sejumlah kendala krusial. Di sektor Pertanian terdapat kerusakan saluran irigasi akibat banjir, dan minimnya konstruksi beton pada sumber air Lubuk Tangah.
Untuk Sektor Peternakan, Karang Taruna meminta bantuan ternak bebek sebagai kesibukan positif pemuda guna menjauhi narkoba.
Sementara terhadap Lingkungan, Lembaga Pengelola Sampah (LPS) membutuhkan tambahan becak motor (bentor) untuk mengangkut sampah.
Selanjutnta di bidang Sosial, meminta perbaikan kantor lurah, pembangunan WC Masjid, hingga pengadaan Al-Qur'an.
Edukasi Regulasi dan Pembagian Kewenangan
Menanggapi tumpukan aspirasi tersebut, Evi Yandri memberikan penjelasan yang sangat jujur dan edukatif mengenai tata kelola pemerintahan.
"Saya tidak ingin memberikan harapan palsu. Banyak aspirasi tadi sebenarnya masuk kewenangan Pemerintah Kota Padang. Namun, saya akan tetap perjuangkan melalui koordinasi lintas kader partai di tingkat kota maupun pusat," tegas Evi.
Ia juga merinci syarat teknis, agar aspirasi dapat terealisasi. Untuk Bantuan UMKM & Tani, harus melalui kelompok (bukan perorangan) dan diberikan dalam bentuk alat/barang, bukan uang tunai.
Kemudian, pembangunan jalan. Syarat mutlak adalah dokumen pembebasan lahan yang jelas. Jika selesai, Pemprov siap melakukan betonisasi.
Lalu untuk Kantor Lurah, akan diupayakan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) berkoordinasi dengan Pemko Padang.
Solusi Cepat dari Kantong Pribadi
Menariknya, untuk kebutuhan yang mendesak dan sulit terakomodasi anggaran formal secara cepat, Evi Yandri langsung merogoh kocek pribadinya.
Rp1 Juta untuk kader Posyandu yang mengeluhkan potongan honor. Kemudian Rp2 Juta untuk pembelian Al-Qur'an, dan Rp1 Juta untuk kebutuhan TPA/TPQ setempat.
"Kami tak menyangka dananya langsung dikasih tunai saat ini juga," ungkap salah seorang kader Posyandu dengan haru.
Pendampingan Staf Khusus
Guna memastikan aspirasi tidak menguap, Evi memperkenalkan staf khususnya yang membidangi sektor Pertanian, UMKM, dan Peternakan. Warga diminta segera melengkapi syarat regulasi melalui staf tersebut.
Hadir mendampingi dalam kegiatan ini perwakilan dari Dinas PSDA, Dinas BMKCTR, Perkimtan, Perikanan, serta Dinas Perkebunan & Hortikultura Sumbar. (Red/*)
0 comments:
Post a Comment