PADANG, (GemaMedianet.com) | Demo Masyarakat Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat serta Mahasiswa dari Aliansi BEM Sumatera Barat (Sumbar) kembali mendatangi kantor Gubernur Sumbar, yang berada di Jalan Sudirman Kota Padang, Selasa (1/8/2023).
Sehari sebelumnya, demo yang dikawal ketat oleh pihak kepolisian tersebut juga berlangsung untuk menuntut dihentikannya Proyek Strategis Nasional untuk PT Abaco Pasifik Indonesia karena, lahan yang akan dibangun menurut para aksi demo merupakan wilayah kelola masyarakat, telah digunakan turun temurun sebagai pemukiman, perkebunan, sarana prasarana ibadah-pendidikan-fasilitas umum lainnya, situs budaya-adat dan lain-lain. Bukan tanah kosong yang clear and clean digunakan untuk industri refinery dan petrochemical.
Haris Ritonga salah satu korlap aksi mengatakan tuntutan mereka simpel, yaitu dibebaskan untuk mencari penghidupannya tidak ditangkap-tangkap lagi dan selesaikan konflik lahan.
“Permasalahan ini sebetulnya telah berlangsung lama awalnya kami tinggal di hutan kawasan lalu sekitar tahun 2016 muncullah proyek HTR di sana, setelah itu muncullah permasalahan bertubi-tubi di daerah kami sehingga puncaknya kemarin masyarakat sendiri yang panen ditangkap,” terangnya.
Selain itu, masyarakat diharuskan menjual ke koperasi yang ditentukan, dengan harga yang lebih murah. Haris juga meminta agar dua rekan mereka yang ditangkap segera dibebaskan.
“Yang masih ditahan dua orang, di meja hijau ada empat orang,” katanya.
Ia menambahkan, jika masyarakat yang tinggal di hutan kawasan bermasalah, harusnya diselesaikan secara baik-baik bukan malah ditangkap.
“Masyarakat ingin diberi ketenangan dalam bekerja, melanjutkan hidup, untuk generasi muda juga,” katanya.
Di sisi lain Kadis Kehutanan yang juga menjabat sebagai Plt. Asisten II Setdaprov Provinsi Sumatera Barat, Yozarwardi Saputra menjelaskan aspirasi dari para pendemo didengarkan dan akan disampaikan kepada Gubernur.
“Tentu aspirasi masyarakat kita dengar, karena masyarakat Sumbar ingin menyampaikan pesan-pesan kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar,” kata Yozarwardi Saputra.
Ia mengatakan, sebagai Pemerintah dirinya tentu berkewajiban untuk mendengarkan aspirasi dari peserta aksi demo yang mengatasnamakan masyarakat Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat.
“Namun, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur sedang tidak berada di tempat. Saat ini sedang berada di luar kota. Kemudian, Bapak Sekretaris Pemerintah Provinsi Sumbar sedang tidak di kantor,” kata Yozarwardi Saputra.
Ia telah menerima tugas untuk bertemu dengan para pendemo yang berasal dari Pasaman Barat, khususnya mengatasnamakan Masyarakat Air Bangis.
“Tadi, kita coba untuk berdialog untuk mendengarkan apa yang menjadi aspirasi ataupun tuntutan. Karena sebagai yang ditugasi, tentu kita berkewajiban untuk mendengarkan,” katanya.
Namun para pendemo tidak mau apabila tidak ditemui langsung oleh gubernur maupun wakil gubernur.
Akibat demo ini Jalan Sudirman sempat ditutup, dan masyarakat diminta untuk ke jalan alternatif. Kendati demikian, Akibatnya Jalan Perintis Kemerdekaan membludak, kenderaan padat dan merayap.
Adapun tuntutan mereka adalah, Pertama, cabut usulan gubernur tentang Proyek Strategis Nasional kepada Menko Kemaritiman dan Investasi.
Kedua, Bebaskan lahan masyarakat air bangis dari kawasan hutan produksi.
Ketiga, Bebaskan masyarakat dari Koperasi KSU ABS HTR Sekunder, dan
Empat, Bebaskan masyarakat menjual hasil sawitnya kemanapun.
Tidak hanya Gubernur Sumbar para pendemo juga menuntut Kapolda Sumbar dengan point tuntutan yakni, pertama, bebaskan semua masyarakat Air Bangis yang ditahan.
Kedua, Tarik mundur seluruh brimob yang berada di lahan masyarakat Air Bangis.Hentikan kriminalisasi terhadap masyarakat Air Bangis.
(em)
0 comments:
Posting Komentar