SOLSEL, (GemaMedianet.com) | Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Mario Syah Johan mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tetap menjadikan pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2024 berjalan dengan sistem proporsional terbuka.
"Kita apresiasi putusan MK, karena sangat berpihak kepada rakyat. Ini pengejawantahan aspirasi delapan partai politik, salah satunya Gerindra terkait penolakan pemilu digelar dengan sistem proporsional tertutup," ungkap Mario Syah Johan kepada GemaMedianet.com menanggapi keputusan MK terkait masih tetap diberlakukannya Sistem Proporsional Terbuka pada Pemilu Tahun 2024, Senin (19/6/2023).
Dikatakan Anggota Komisi V DPRD Sumbar ini, masyarakat yang akan terlibat secara langsung pada Pemilu mendatang tentu merasa lebih terwakili suasana, karena memilih secara langsung calon yang mereka dukung dan layak untuk memperjuangkan aspirasinya di gedung rakyat.
Begitu juga bagi Kader Partai Gerindra yang maju pada Pemilihan Legislatif (Pileg) pada Pemilu Tahun 2024, keputusan MK pada 16 Juni 2023 tersebut disambut dengan penuh sukacita dan rasa syukur
"Di Solok Selatan, Kader Partai Gerindra yang maju pada Pileg 2024 menyambut keputusan MK itu dengan pekikan Allahuakbar. Dengan keputusan itu mereka semakin meyakinkan diri untuk mendulang suara memenangi Pemilu 2024," ujar Mario Syah Johan, Tokoh Milenial yang dikenal ulet dan gigih bekerja nyata untuk memperjuangkan aspirasi masyarakatnya yang berada di daerah pemilihan (dapil) VII meliputi Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok dan Kabupaten Solok ini.
Untuk itu, Ketua KONI Solok Selatan dua periode ini mengajak semua kader Gerindra Solok Selatan untuk giat turun ke lapangan dan bekerja keras memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden dan Gerindra di Pileg 2024.
"Waktu terus berjalan dan manfaatkan di sisa hari demi hari yang berharga untuk kemenangan Partai Gerindra di Kabupaten Solok Selatan, karena Pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024 mendatang," tutur Mario memotivasi.
Kendati masih tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, Mario Syah Johan berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tetap tegas terhadap pelanggaran, terutama atas kelemahan sistem proporsional terbuka itu sendiri.
Mario memberikan contoh kelemahan sistem tersebut, diantaranya memberikan peluang terjadinya politik uang (money politics). Kandidat yang memiliki sumber daya finansial yang besar, dapat memanfaatkannya untuk memengaruhi pemilih.
"Kita minta Bawaslu harus tegas terhadap pelanggaran berupa sanksi tegas khususnya di Solok Selatan (Solsel) dan umumnya di Sumbar," tukas unsur pengurus DPD Partai Gerindra Sumbar ini.
(mz)
0 comments:
Posting Komentar