18 October 2021

Padang Belum Punya Masterplan dan DED, Desrio Putra Desak Wali Kota Lebih Serius Tangani Banjir




PADANG, (GemaMedianet.com| Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Desrio Putra, ST meminta Pemerintah Kota (Pemko) Padang untuk lebih serius dalam menangani persoalan banjir dan genangan yang rutin mendera Ranah Bingkuang.

Dia menilai kondisi itu telah berlangsung lama, namun hingga kini belum menunjukkan perkembangan yang cukup berarti dalam memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Seperti yang terjadi pekan lalu, banyak kawasan di Ibukota provinsi ini kembali mengalami banjir dan genangan saat hujan dengan intensitas yang cukup tinggi turun. Alhasil, kondisi itu sangat membuat warga menderita karena terganggu kenyamanannya saat berada di rumah.

Selain terganggu kenyamanannya, tidak sedikit pula warga yang merugi akibat rusaknya perlengkapan atau perabotan rumah tangga. Bahkan, sudah tak terhitung lagi peralatan elektronik yang juga rusak akibat terendam air.

BACA JUGA : Hujan Turun Rumah Warga di Padang Terendam Banjir

Persoalan seperti ini selalu terjadi pada saat musim hujan, namun yang sangat disayangkan sekali Kota Padang sepertinya tidak punya kesungguhan dalam mengatasi peristiwa rutin yang membuat kesengsaraan warga kota ini.

Beberapa kawasan tetap saja mengalami kebanjiran, diantaranya Kawasan Jondul Rawang, Kawasan Pegambiran, Seberang Padang, Seberang Palinggam, Kawasan Air Pacah, Kawasan Tunggul Hitam, Kawasan Lubuk Buaya, dan masih banyak lagi yang pada umumnya adalah kawasan padat permukiman.

Menurutnya, Pemko Padang seharusnya menjadikan pencegahan banjir dan genangan sebagai program prioritas karena ini menyangkut kemaslahatan banyak orang.


Sekaitan itu Desrio kembali meminta Wali Kota Padang bersama OPD terkait untuk lebih serius dan sungguh-sungguh dalam menangani persoalan ini.

Karena jika kesungguhan itu ada, seharusnya saat ini Kota Padang sudah harus punya master plan drainase dan saluran untuk semua kawasan.

Masih menurut Desrio, jika masterplan dan detail engineering design (DED) sudah ada, maka untuk pembangunan fisiknya bisa dibantu oleh anggaran pusat maupun provinsi.

"Tetapi jika masterplan dan DED-nya tidak ada, apa yang mau dikerjakan pemerintah," ujar Desrio.

Dia menyebutkan, salah satu upaya penanganan banjir untuk Kawasan Tunggul Hitam, Air Pacah dan Maransi adalah pembangunan Bandar Maransi, yang dulu pernah dijadikan program oleh balai sungai tetapi tak bisa dilaksanakan karena tanah belum dibebaskan.

"Lambannya respon dari Pemko Padang ini sangat kita sayangkan, seperti ganti rugi tanah untuk Banda Lurus saja sampai sekarang tidak tertuntaskan. Padahal pembangunan fisiknya sudah dibantu oleh Pemerintah Provinsi Sumbar melalui Dinas PSDA-BK dan BK dengan biaya APBD provinsi. Tiap tahun provinsi selalu menganggarkan biaya untuk penyelesaian pembangunan Banda Lurus tersebut," tuturnya.

Begitu juga jika ingin pembiayaan program oleh kementerian atau provinsi, maka ganti rugi lahannya juga harus disegerakan oleh Pemko Padang agar pekerjaan fisiknya bisa diusulkan melalui balai sungai atau PSDA provinsi.

"Jika itu dibangun pasti akan mengurangi banjir di kawasan Air Pacah, Tunggul Hitam dan sekitarnya," tukasnya.

Terakhir, Desrio kembali menekankan baik banjir maupun genangan yang masih terjadi pada saat curah hujan tinggi, maka penanganannya mesti diseriuskan oleh Pemko Padang.

"Ini termasuk persoalan krusial untuk ditangani," pungkasnya


Sementara itu, Masri warga Dadok Tunggul Hitam yang tinggal di komplek kawasan terkena banjir mengaku telah tinggal 16 tahun di lokasi tersebut. Namun selama itu pula dirinya dan keluarga serta warga sekitar selalu tak nyaman saat hujan datang mengguyur Kota Padang. 

"Tanda-tanda hujan akan turun saja sudah mulai membuat kami khawatir, terutama jika hujan benar-benar turun dengan intensitas tinggi dan berlangsung lama  alamat lingkungan dan rumah kami bakal terendam banjir," tuturnya.  

Selain tak nyaman, dirinya dan keluarga kembali harus berjuang dalam menyelamatkan perabotan dan peralatan elektronik yang ada.

"Sudah banyak yang rusak, dan kami hanya menyelamatkan apa yang tertinggal saja," ucap Masri. 

Yang membuat dia miris lagi, selama bertahun-tahun hingga sekarang sepertinya belum terlihat adanya upaya pemerintah dalam penataan banjir dan genangan. Meski pun untuk itu warga telah tak terhitung pula dalam menyampaikan usulan kepada pemerintah. 

"Hari itu banjir kembali datang, dan telah menjadi langganan yang kesekian bagi kami. Terpaksa kami hanya bisa pasrah dan mengurut dada, karena suara kami tak pula didengarkan," ujar Masri dengan nada sedih.

Terkait hal itu, Plt Kepala Dinas PUPR Kota Padang, yang juga pernah menjabat Kabid Program di dinas tersebut Tri Hadiyanto ketika dikonfirmasi melalui pesan whatsapp enggan berkomentar. (pd/mz) 

0 komentar:

Post a Comment

Advertisement

loading...


eqmap

POLDA SUMBAR


SUMATERA UTARA

KOMUNITAS


HUMANITY

KULINER


MENTAWAI


MANCANEGARA



IKLAN

IKLAN



TwitterFacebookGoogle PlusInstagramRSS FeedEmail

Statistic Views


Terkini



Pariaman


HISTORIA

FACEBOOK - TWEETER




Artikel


INFO GEMPA


BUMD








IKLAN

IKLAN

Adv

KARIR