PADANG, (GemaMedianet.com) — Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat (DPRD Sumbar) membidangi pembangunan telah menerima laporan masyarakat terkait dugaan pembalakan liar yang terjadi di daerah bencana, Agam dan Solok Selatan (Solsel).
"Ya benar, kita di Komisi IV DPRD Sumbar telah menerima berbagai laporan masyarakat terkait dugaan pembalakan liar dan aktifitas liar lainnya yang terjadi di Kabupaten Agam dan Solok Selatan," ungkap Anggota Komisi IV Rico Alviano dalam konferensi pers yang dipimpin Sekretaris Komisi IV Lazuardi Herman, di Gedung DPRD setempat, Senin (2/12/2019).
Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDIP ini juga mengungkapkan bahwa selain dugaan pembalakan liar, laporan masyarakat juga terkait tambang emas ilegal.
“Berdasarkan laporan dari masyarakat terkait pembalakan liar, dan aktifitas liar lainnya di daerah Solok Selatan disinyalir telah masuk ke kawasan hutan lindung,” terang Rico Alviano.
Ia juga menilai adanya pembalakan dan penambangan liar di wilayah itu sudah otomatis, karena tumbuhan penyangga-penyangga sudah tidak ada, sehingga berdampak pada bencana banjir dan longsor.
Menurut Rico Alviano, berdasarkan laporan masyarakat tersebut, Komisi IV tentu perlu menindaklanjutinya dengan melihat dari dekat kondisi lapangan, sehingga ada kepastian terkait akurasi laporan aktifitas penambangan dan pembalakan liar itu.
"Jika hasil kunjungan lapangan membenarkan laporan masyarakat tersebut, termasuk aktifitas liar dalam kawasan hutan lindung, Komisi IV segera memanggil dinas terkait guna mencari solusi dari persoalan yang ada," tukasnya.
Rico Alviano juga menegaskan, selain mencari solusi dari persoalan yang ada, Komisi IV juga akan menggandeng Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) dalam meninjau aktifitas tersebut.
"Komisi IV akan bekerjasama dan Komit untuk mendukung penegakan hukum di sektor kehutanan dan lingkungan hidup,” jelasnya. (uki)
0 comments:
Posting Komentar